Wilayah Timur Indonesia Masih Mendominasi

Indeks Pembangunan Manusia di 32 kabupaten masih rendah yang didominasi wilayah timur Indonesia. Perlu perhatian serius untuk menuntaskan persoalan ini.

Kompas - - Ekonomi -

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan kualitas hidup manusia ratarata di 32 kabupaten di Indonesia masih rendah. Mayoritas kabupaten tersebut berada di tiga provinsi di wilayah timur Indonesia, yakni Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2017, sebagaimana diumumkan Badan Pusat Statistik, Senin lalu, adalah 70,81. Dengan demikian, Indonesia termasuk negara dengan pembangunan kualitas manusia tergolong tinggi.

Tingkat ini sudah dimulai sejak 2016 saat IPM Indonesia mencapai 70,18. Pada 1990-an, IPM Indonesia berada di bawah 60 alias rendah. Baru mulai tahun 2000, Indonesia masuk ke indeks di atas 60 alias menengah.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sonny Harry B Harmadi di Jakarta, Selasa (17/4/2018), menyatakan, IPM dari 70,18 pada 2016 ke 70,81 pada 2017 adalah peningkatan yang signifikan. Namun, masih ada sejumlah daerah yang indeksnya rendah.

”Indonesia sudah masuk ke kategori negara dengan pembangunan manusia tinggi karena IPM sudah di atas 70. Namun, ada pekerjaan rumah karena pencapaiannya tidak merata antardaerah, khususnya kabupaten dan kota. Antarprovinsi saja masih tidak merata,” kata Sonny.

IPM adalah indeks yang awalnya dikembangkan oleh Mahbub ul Haq, ekonom Pakistan, pada 1990. Indeks ini ditujukan untuk mengukur pembangunan kualitas manusia dengan pertimbangan bahwa pembangunan tidak bisa hanya diukur melalui indikator-indikator ekonomi.

IPM mengombinasikan tiga aspek, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan atau pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta standar hidup layak. Oleh Program Pembangunan Perserikatan BangsaBangsa, IPM diadopsi sebagai laporan tahunan semua negara anggota PBB. Tujuannya adalah untuk mengukur capaian pembangunan terhadap peningkatan kualitas hidup manusia di semua negara anggota.

Penyebab utama

Berdasarkan data BPS, 32 kabupaten masih memiliki IPM di bawah 60 atau rendah pada 2017. Terbanyak berada di Provinsi Papua, yakni 18 kabupaten. Berikutnya adalah Provinsi Papua Barat, yakni lima dari 13 kota di Papua Barat termasuk rendah. Nusa Tenggara Timur berada di urutan berikutnya dengan empat kabupaten.

Di Sumatera Utara, tiga kabupaten masih taraf rendah. Lainnya adalah di Maluku Utara dan Sampang, Jawa Timur. Sonny menyatakan, penyebab utama IPM rendah adalah sulitnya akses terhadap sekolah dan masih tingginya angka kematian bayi.

Peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menyatakan, pemerintah pusat dan kebanyakan pemerintah daerah belum cukup memprioritaskan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Ini yang menyebabkan masih banyak daerah dengan IPM rendah dan menengah.

Menurut Sri Palupi, tabiat penguasa yang berorientasi jangka pendek cenderung untuk memprioritaskan program yang langsung tampak hasilnya. Sementara pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah program yang bersifat jangka panjang.

”Pembangunan sejak Orde Baru sampai hari ini sebenarnya tidak mengalami perubahan substansial. Tidak ada terobosan berarti untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adanya jargon saja,” kata Palupi.

INFOGRAFIK: PARLINDUNGAN

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.