KPU dan Koruptor

Kompas - - Opini - DIDI MARSIDI Nanggeleng, Citamiang, Sukabumi, Jawa Barat

Saya masih ingat saat belajar di bangku SMA tentang kewarganegaraan. Pancasila, UUD 1945, Tap MPR, undang-undang, dan seterusnya secara hierarkis ditelaah di kelas. Kini, di ruang publik, semua dibicarakan dan diperdebatkan, termasuk peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru-baru ini hangat dibahas.

Jika kita adakan jajak pendapat tentang bagaimana persepsi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Tidore, tentang korupsi, saya yakin hasilnya dapat dipastikan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia akan ”anti” kepada korupsi.

Tindak korupsi telah banyak ”membunuh” rakyat secara tidak langsung, berbeda dengan tindak teroris yang secara kasatmata membunuh di depan publik.

Dalam hal ini apresiasi pantas disampaikan kepada KPU yang bertindak tegas membuat aturan melarang bekas koruptor menjadi caleg. KPU setia pada janji reformasi: memberantas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Kita heran ketika tahu ada yang menolak aturan ini dan berusaha dengan segala macam cara menggagalkannya. Maka, kita harus menentang orang-orang yang anti terhadap aturan KPU tentang larangan koruptor menjadi caleg ini demi Indonesia yang bersih.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.