Festival Daerah

Setiap tahun, ratusan festival digelar di provinsi, kabupaten, dan kota. Namun, banyak di antaranya berumur pendek karena kurang terkonsep dan bergantung pada kepala daerah.

Kompas - - Halaman Dapan -

Persoalan ini jamak terjadi di banyak daerah. Pergantian konstelasi politik menjadi rantai terlemah penyelenggaraan festival-festival seni budaya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Jumlah daerah otonom di Indonesia mencapai 542 daerah, meliputi 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Bayangkan, jika setiap tahun masing-masing daerah menggelar minimal satu festival saja, sudah ada 542 festival yang diselenggarakan setiap tahun di seluruh Indonesia.

Bisa jadi festival yang digelar malah lebih banyak karena setiap daerah biasanya menyelenggarakan lebih dari satu festival setiap tahun. Dari fenomena ini, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid melihat ada masalah besar yang perlu dipecahkan bersama-sama.

”Jumlah festival banyak sekali, tetapi tingkat kualitasnya bervariasi. Sebagian besar kurang (berkualitas) karena tidak pernah dipikirkan betul mengapa festival itu dibuat, siapa saja yang akan datang, apakah akan ramai dikunjungi atau tidak, dan sebagainya. Misi untuk menghidupkan festival itu sendiri belum ada,” paparnya, pekan lalu, di Menara Kompas, Jakarta.

Bangun platform bersama

Oleh karena itu, Ditjen Kebudayaan Kementerian Dalam Negeri membangun sebuah platform bersama bernama Indonesiana. Platform ini yang diharapkan bisa mendukung kegiatan seni budaya di seluruh daerah, terutama dalam membantu tata kelola kegiatan seni budaya yang berkelanjutan dan berjejaring.

Untuk mewujudkan Indonesiana, Ditjen Kebudayaan menggandeng para praktisi seni budaya yang memiliki pengalaman-pengalaman sukses dalam menggelar festival seni budaya. Selanjutnya, dalam sebuah tim, mereka akan memberikan pendampingan ke daerah-daerah dalam penyelenggaraan festival.

Dengan adanya pendampingan, diharapkan syarat-syarat minimal penyelenggaraan festival bisa terlaksana, mulai dari publikasi menggunakan media sosial, memiliki tata kelola produksi festival yang baik, dan mampu menggelar festival yang berkelanjutan.

Selain pendampingan, Ditjen Kebudayaan Kemdikbud juga membantu sebagian pembiayaan festival secara proporsional, yaitu 1 banding 1 antara dana pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, besar tidaknya festival bergantung pada komitmen masing-masing pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran.

Salah satu kendala utama penyelenggaraan festival-festival seni budaya baik di provinsi maupun kabupaten/kota adalah ketergantungan pada kebijakan kepala daerah. Menurut Hilmar, bagaimana pun, dalam festival seni budaya, konsep penyelenggaraan mesti dipercayakan kepada kurator untuk menerjemahkannya.

Di tingkat kebijakan pusat, nama kurator bahkan tidak masuk dalam sistem tata keuangan Kementerian Keuangan. Padahal, kurator memiliki peran sangat penting dalam pekerjaan-pekerjaan kebudayaan.

Terlepas dari itu semua, banyak pemerintah daerah tertarik untuk ikut berkolaborasi dalam platform Indonesiana. Dari 28 jenis festival yang didaftarkan, tim Indonesiana memilih 9 festival yang dianggap berpotensi diberi penguatan dalam publikasi, kuratorial, tata panggung, penampilan, dan sebagainya.

Koordinator Humas dan Publikasi Indonesiana Amalia Prabowo mengungkapkan, salah satu tantangan berat implementasi Indonesiana adalah bagaimana memberikan pendampingan yang efektif, tetapi tidak indoktrinatif. ”Prosesnya hampir seperti magang selama tiga tahun. Selanjutnya, diharapkan mereka bisa melaksanakan sendiri,” ujarnya.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.