Tol Trans-Sumatera

Pemerintah menambah penyertaan modal negara kepada PT Hutama Karya sebagai bentuk dukungan bagi pembangunan Tol Trans-Sumatera.

Kompas - - Halaman Dapan -

JAKARTA, KOMPAS — Setelah tol Akses Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemerintah berencana menyerahkan pengelolaan Jembatan Suramadu, Jawa Timur, kepada PT Hutama Karya (Persero) sebagai bentuk penyertaan modal negara. Dengan demikian, badan usaha milik negara ini bisa menambah modal untuk membangun Tol Trans-Sumatera.

”Pembangunan Tol TransSumatera terus jalan. Supaya kredibel bagi perbankan, PT Hutama Karya diberi penyertaan modal negara sehingga bisa meminjam (modal) hingga tiga kali lipat. Oleh karena itu, pemerintah menyerahkan pengelolaan Tol Akses Tanjung Priok. Tentu akan dicari skema lainnya,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto di Jakarta, Rabu (13/6/2018).

Pemerintah telah menyerahkan pengelolaan Tol Akses Tanjung Priok kepada Hutama Karya melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2017 tertanggal 16 Agustus 2017. Dengan demikian, Hutama Karya diharapkan bisa menerbitkan surat utang dengan jaminan pendapatan dari ruas tol itu. Dana yang diperoleh, sekitar Rp 4,5 triliun, akan digunakan untuk membangun Tol Trans-Sumatera, salah satu infrastruktur yang pembangunannya ditugaskan kepada Hutama Karya.

Pemerintah juga berencana menyerahkan pengelolaan Jembatan Suramadu. Menurut Arie, pengelolaan Jembatan Suramadu awalnya akan diserahkan kepada Badan Pengelolaan Jembatan Suramadu. Namun, demi mendukung pembangunan Tol Trans-Sumatera yang kini masih dalam proses konstruksi, pengelolaannya akan diserahkan kepada Hutama Karya.

Tak hanya pemberian hak pengelolaan, pemerintah juga mendukung pembangunan Tol Trans-Sumatera dengan ikut mengerjakan sebagian ruas, seperti ruas Padang-Pekanbaru. Ruas tersebut memerlukan terowongan yang akan dibangun pemerintah melalui dana pinjaman dari Jepang senilai 427 juta dollar AS.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara juga telah mengajukan penyertaan modal negara bagi Hutama Karya sebesar Rp 12,5 triliun pada 2019.

”Pengelolaan Tol Akses Tanjung Priok sudah diberikan, sementara pengelolaan Jembatan Suramadu belum, sekarang sedang dibuat keputusan presiden. Adanya suntikan-suntikan ini supaya Tol Trans-Sumatera terus jalan,” kata Arie.

Secara terpisah, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna mengatakan, penyerahan pengelolaan Jembatan Suramadu kepada Hutama Karya masih dalam pembahasan pemerintah. Pemberian hak pengelolaan tersebut dilakukan agar pembangunan Tol Trans-Sumatera bisa jalan terus.

”Prinsipnya sama dengan pemberian pengelolaan Tol Akses Tanjung Priok untuk kemudian diterbitkan obligasi dengan jaminan pendapatan aset tersebut. Dana yang didapat dari obligasi Jembatan Suramadu sekitar Rp 1 triliun sampai Rp 1,5 triliun,” kata Herry.

Ketika dikonfirmasi, Direktur Keuangan PT Hutama Karya Anis Anjayani menyatakan, penyerahan pengelolaan Jembatan Suramadu berproses di Kementerian PUPR. Setelah hak pengelolaan didapatkan, pihaknya akan menerbitkan obligasi atau surat utang.

Kebutuhan investasi untuk membangun delapan ruas Tol Trans-Sumatera sekitar Rp 80 triliun—sebesar 70 persen dipenuhi dari ekuitas, 30 persen lainnja dari pinjaman. Menurut Anis, kebutuhan ekuitas yang mesti dipenuhi perseroan mencapai Rp 14 triliun.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.