Perlindungan Perlu Diperkuat

Kompas - - Sains, Lingkungan & Kesehatan -

JAKARTA, KOMPAS — Langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperbarui lampiran satwa dilindungi diapresiasi. Itu menjadi amunisi bagi penegakan hukum serta melindungi flora dan fauna terancam dan belum terlindungi.

Pembaruan daftar satwa dilindungi itu menggantikan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Lampiran itu lalu digantikan dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Peraturan No 20/2018 yang ditandatangani Menteri LHK pada 29 Juni 2018 itu memasukkan 794 jenis fauna dan 127 jenis flora di daftar perlindungan. Aturan disusun atas rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai otoritas keilmuan di Indonesia.

Di lampiran aturan itu, burung ialah jenis satwa terbanyak masuk daftar dilindungi. Ada 562 jenis burung masuk daftar itu atau 32 persen dari 1.771 jenis burung di Indonesia. Di daftar sebelumnya, 437 jenis burung berstatus dilindungi. Tujuh jenis burung cica daun (Chloropseidae sp) dan jenis burung kacamata (Zosterops flavus dan Heleina wallacei), yang populasinya turun akibat penangkapan di alam, kini berstatus dilindungi.

Selain itu, 27 jenis atau 98 persen dari 28 jenis burung di Indonesia berstatus kritis (critically endangered) menurut Daftar Merah IUCN juga masuk daftar itu. Daftar Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 hanya mengakomodasi 64 persen burung berstatus kritis.

Mainstreaming Biodiversity Officer Burung Indonesia, Jihad, Sabtu (11/8/2018), di Jakarta, menilai aturan baru ini lebih aktual menampilkan kondisi jenis tumbuhan dan satwa liar yang populasinya turun dan jenis endemis baru ditemukan. Penurunan populasi dan ancaman jenis endemis ini akibat perdagangan.

Burung tangkapan dari alam dipelihara kolektor dan peserta lomba burung berkicau. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK Indra Eksploitasia berharap warga memelihara burung dari penangkar resmi.

Burung hasil penangkaran atau budidaya itu dilengkapi penanda bahwa individu bukan dari tangkap alam. Peraturan Menteri LHK No 20/2018 dinilai tak mengganggu penangkaran burung. ”Kami akan mengatur agar penangkaran ini mendukung pelestarian di alam,” ujarnya. Contohnya, jalak bali (Leucopsar rothschildi), yang populasinya tertekan di Taman Nasional Bali Barat, berhasil ditangkarkan dan sebagian dilepasliarkan di alam.

Selain itu, jenis burung yang populasinya kecil dan persebaran terbatas serta terancam punah dilindungi. Contohnya, kakatua putih (Cacatua alba) dan kasturi ternate (Lorius garrulus).

Menurut Jihad, perubahan populasi suatu jenis satwa di habitat alami memicu ketidakseimbangan ekologi. Contohnya, ledakan populasi belalang kembara pada 1997-1998 di Sumatera bagian selatan akibat hilangnya habitat burung kuntul kerbau untuk tambak. Burung itu ialah predator belalang kembara.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.