Jaga Kepentingan Nasional

Sejumlah faktor eksternal berpengaruh terhadap kebijakan nasional. Pemerintah perlu mempertahankan dan membuat kebijakan yang melindungi kepentingan nasional.

Kompas - - Ekonomi -

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah menguatnya proteksi perdagangan dan pelemahan nilai tukar rupiah, pemangku kepentingan perlu melindungi dan memperjuangkan kepentingan nasional. Salah satunya dengan mempertahankan dan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak.

Selama beberapa pekan terakhir, Kompas mencatat ada tiga faktor eksternal yang terkait atau berpengaruh terhadap kebijakan nasional. Pertama, kemenangan Amerika Serikat atas gugatan produk hortikultura, hewan, dan produk hewan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Hal itu turut mengubah sejumlah kebijakan, mulai dari peraturan kementerian pertanian dan perdagangan hingga undang-undang. Kedua, tergerusnya devisa negara untuk menstabilkan rupiah, membiayai impor, serta membayar dividen dan bunga utang luar negeri.

Ketiga, impor minyak dan gas bumi (migas), bahan baku penolong, barang modal, serta barang konsumsi yang tumbuh tinggi. Impor itu memicu defisit transaksi berjalan sebesar 8 miliar dollar AS atau 3 persen dari produk domestik bruto.

Ekonom dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, kepada Kompas, Minggu (12/8/2018), mengatakan, retaliasi merupakan gimik AS di bawah kepemimpinan Donald Trump. Trump ingin dapat perhatian dari konstituennya dari kalangan petani dan peternak.

Di sisi lain, selama ini Trump lebih memilih jalan bilateral ketimbang regional dan multilateral. Oleh karena itu, negosiasi sangat diperlukan Indonesia menghadapi AS dengan melibatkan kementerian dan pelaku usaha.

Menurut Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa, strategi pembatasan impor untuk melindungi petani dan agenda kedaulatan pangan sebenarnya tidak berjalan tiga tahun terakhir ini. Impor tujuh komoditas pangan utama justru naik dari 21,7 juta ton pada 2014 menjadi 25,2 juta ton pada 2017.

Strategi pangan

Tampaknya ada yang salah dengan strategi membangun kedaulatan pangan. Pemerintah dinilai terlalu fokus pada peningkatan produksi, bukan kesejahteraan petani. Di hilir, pemerintah berupaya menekan harga untuk menahan inflasi pangan, sedangkan di hulu, harga acuan pembelian gabah tetap.

”Dalam konteks retaliasi AS, negosiasi tetap perlu terus dilakukan untuk membela kepentingan dan kedaulatan pangan. Indonesia sangat kekurangan diplomat pangan yang betul-betul paham isu pangan sehingga sering kalah dalam negosiasi di tingkat internasional,” katanya.

Saat ini, mayoritas tarif impor hanya berkisar 0-5 persen. Akibatnya, pangan impor yang sebagian besar berkategori low artificial price menghancurkan harga produk pertanian yang dihasilkan petani.

Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan dalam negeri. Defisit transaksi berjalan naik dari 5,7 miliar dollar AS pada triwulan I-2018 menjadi 8 miliar dollar AS pada triwulan II-2018.

Di sisi pendapatan, Indonesia perlu memperbaiki kebijakan devisa hasil ekspor. Kepala Departemen Riset Industri dan Regional Kantor Ekonom Bank Mandiri Dendi Ramdani mengemukakan, salah satu caranya adalah mewajibkan eksportir memasukkan pendapatan hasil ekspor ke rekening khusus di Bank Indonesia dan ditukar dengan kurs tertentu.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.