Anies Berhak Usulkan Dua Nama

Kompas - - Metropolitan -

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhak mengajukan dua nama calon untuk mengisi kursi wakil gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno. Dua nama yang diajukan selanjutnya dipilih pada forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

Adapun dua nama calon wakil gubernur tersebut didasarkan dari usul partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan kepala daerah terpilih, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra.

Mekanisme ini diatur dalam Ayat 3 dan 4 Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, peran gubernur dalam pengusulan nama itu sebagai perantara dari partai politik pengusung. Adapun penentunya ada pada Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta untuk pemilihan satu nama. Hasil dari DPRD DKI Jakarta itu kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk disahkan Presiden.

Sebagai calon mitra kerja, suara gubernur sangat menentukan dua calon yang diusulkan. ”Hal itu nanti tergantung komunikasi partai politik dengan gubernur. Bagaimanapun gubernur harus diajak bicara karena nanti dia yang akan bekerja sama dengan wakil gubernur,” kata Robert, Sabtu (11/8/2018).

Dalam pengusulan ini, warga DKI Jakarta tak bisa mengintervensi. Oleh sebab itu, Partai Gerindra dan PKS diharapkan mengedepankan kepentingan warga DKI Jakarta dengan memilih sosok yang mempunyai kapabilitas. Dengan demikian, calon wakil gubernur dipilih bukan hanya sebagai kompromi politik.

Menurut Robert, saat ini Jakarta membutuhkan wakil gubernur yang kuat dalam mengeksekusi program-program yang sudah dirancang dan memiliki pemahaman tinggi dalam tata kelola pemerintahan.

Kebutuhan ini didasarkan pada penyerapan anggaran yang masih rendah. Karena itu, dibutuhkan wakil gubernur yang mampu mendorong satuan kerja perangkat dinas untuk menyerap anggaran sesuai rencana.

Hingga Sabtu lalu, Anies masih akan membicarakan pengganti posisi wakil gubernur. Demikian juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik dan Ketua DPD PKS DKI Jakarta Mardani Ali Sera. Keduanya menyatakan masih akan membahas nama yang akan diajukan sebagai pengganti Sandiaga.

Sementara itu, anggota Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan, suara gubernur dalam menentukan nama yang dipilih sangat besar. Gubernur bisa menolak nama yang disodorkan partai politik apabila merasa tak bisa bekerja sama dengan orang yang diusulkan.

Hal ini pernah terjadi di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menolak nama yang diusulkan partai politik sehingga partai memilih nama Djarot Saiful Hidayat yang akhirnya disetujui.

Bagaimanapun gubernur harus diajak bicara karena nanti dia yang akan bekerja sama dengan wakil gubernur.

Robert Endi Jaweng

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.