KENALI, IKUTI, DEMI TAK SALAH MEMILIH

Jangan sampai anak yang seharusnya membawa bahagia, tapi di kemudian hari menyeret kita ke kasus hukum.

Nova - - Isu Spesial - PUTRI AMALIA IRAWAN

“Inti pelaksanaan pengangkatan anak secara sah itu harus dilihat dari kepentingan anak, bukan kepentingan calon orangtua,” jelas Wurianalya Maria Novenanty, ahli hukum perdata dari Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).

Bisa begitu, karena aturan hukum mengadopsi sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan dan persyaratan mengenai pengangkatan anak. Dan itu bukan perkara mudah.

“Makanya untuk mengadopsi anak, persyaratan untuk orang tuanya itu enggak mudah, lo! Itu ada di Peraturan Pemerintah kalau mau mengangkat anak, tuh ada usia minimal. Orang tuanya minimal berusia 30 tahun, maksimal 55 tahun. Kemudian, harus mampu secara ekonomi. Bahkan, agamanya harus sama dengan calon anak angkat,” ujar wanita yang akrab disapa Nalya ini.

Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 54 tahun 2007, pasangan yang ingin mengadopsi anak tak boleh pasangan sejenis dan memiliki usia pernikahan minimal 5 tahun. Selain itu, anak yang akan diadopsi harus di bawah 18 tahun, serta harus dilakukan secara legal. “Pengangkatan secara legal itu harus berdasarkan penetapan pengadilan atau putusan pengadilan,” kata Nalya.

Namun, diakui Nalya, saat ini peraturan yang membahas mengenai pengadopsian anak di Indonesia masih membingungkan, karena pengangkatan anak menurut adat kebiasaan atau hukum adat setempat juga dibolehkan.

“Cuma ya pengangkatan anak ini kan merupakan bagian dari hukum perdata di Indonesia, dan harus diakui bahwa hukum perdata di kita (Indonesia) itu masih plural, masih beraneka ragam,” ujar Nalya sambil menyebut hukum perdata yang ada di Indonesia, yaitu hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama.

Lantas, bagaimana hak yang diperoleh anak hasil adopsi?

Menurut peraturan, jika anak angkat yang diangkat sesuai dengan aturan undang-undang, seharusnya mendapatkan posisi yang sama seperti anak kandung pada umumnya. Jadi, mereka haruslah dirawat oleh orang tua angkat mereka seperti layaknya anak kandung.

“Mereka (harus) mendapatkan kewajiban alimentasi, seperti mendapatkan biaya pengasuhan, mendapatkan biaya pendidikan, mendapatkan warisan, mendapatkan nama keluarga sama seperti anak kandung,” jelas Nalya.

Artinya, walaupun anak yang diadopsi merupakan anak angkat, mereka tetap berhak untuk mendapatkan warisan dan menjadi ahli waris dari keluarga angkat mereka. Tentu saja hak itu diperoleh setelah si anak diadopsi melalui jalur hukum dan pengadilan.

Namun, pada beberapa kasus, pengangkatan anak ada yang dilakukan dengan cara merawat anak sejak kecil dan itu sudah dianggap sah. Masalah yang akan timbul kemudian, misalnya apabila orang tua angkat ingin menggugat warisan kepada orang tua asli si anak. Akibatnya timbul sengketa yang memusingkan.

“Jaman sekarang ya orang enggak aware kalau sebenarnya ada prosedur pengangkatan anak sesuai perundangundangan. Mereka akan mulai paham saat sudah ada sengketa, biasanya dari situ baru mereka paham bahwa ada prosedurnya,” ujar Nalya.

Nah, siapkah Anda?

FOTO: DOK. PRIBADI

Wurianalya Maria Novenanty, Ahli Hukum

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.