Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah

Rumah - - Properti - Salam Hormat, Leo Mokodompit Hormat Saya, Yulius Setiarto, S.H.

QYth. Pak Yulius

Saya berencana membeli rumah di kawasan Depok atau BSD City Tangerang. Saya tertarik dengan banyak media publikasi (spanduk, brosur, dll.) yang menyebutkan adanya promo “Bebas BPHTB”. Pertanyaan saya, dapatkah dalam membeli rumah dibebaskan dari biaya BPHTB?

ATerima kasih atas pertanyaannya, Pak Leo.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (“BPHTB”), senilai 5% (lima persen) dari nilai perolehan tanah dan bangunan. Kami perlu mengkonfirmasi lokasi tanah dan bangunan berikut peruntukannya guna mengetahui ada atau tidaknya kewajiban membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Secara umum, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (“UU BPHTB”), objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebagai berikut. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri (Kepmen) dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Orang pribadi atau badan karena wakaf. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Dalam hal klasifikasi penggunaan Tanah atau Bangunan tidak memenuhi ketentuan UU BPHTB di atas dan sepanjang tidak ditentukan lain dalam peraturan daerah setempat, peruntukan rumah untuk kediaman (rumah tinggal) yang diperoleh dari jual beli, maka wajib pajak (pembeli) dalam perolehan hak atas tanah harus membayar BPHTB.

Tarif BPHTB ditetapkan 5% (lima persen) dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) dikali harga rumah. Sementara, NPOPKP adalah dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurang Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Berdasarkan Keputusan Meteri Keuangan Republik Indonesia No. 516/KMK.04/2000 tahun 2000 Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 33/PMK.03/2008, NPOPTKP berdasarkan cara perolehan, ditetapkan sebagai berikut:

1. Hibah Wasiat: Rp300.000.000 (tiga ratus

juta rupiah); 2. Perumahan melalui KPR Bersubsidi: Rp49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah); 3. Pelaku usaha kecil atau mikro:

Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan 4. Selain 1, 2, dan 3: Rp 60.000.000,00

(enam puluh juta rupiah).

Sebagai simulasi, dalam transaksi jual beli dengan nilai NPOP adalah Rp60.000.000, digunakan nilai NPOPTKP Rp60.000.000, nilai NPOPKP adalah Rp0, maka tarif BPHTB-nya Rp0 x5% = Rp0.

Demikian kami sampaikan. Semoga bermanfaat.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.