TERHENTINYA PROSES PEMBANGUNAN

Rumah - - Properti - Salam, Yulius

QPerkenalkan nama saya Adrian, saya memesan unit rumah dengan membayar 70% dari harga keseluruhan kepada pihak developer dengan dasar PPJB. Beberapa bulan kemudian, diketahui bahwa status kepemilikan tanah oleh pihak developer tersebut bermasalah. Ada pihak ketiga yang menggugat developer ke pengadilan atas status kepemilikan tanah tersebut sehingga pihak developer berhenti mengerjakan pembangunan perumahan. Atas sengketa dan pemberhentian pekerjaan pembangunan perumahan, membuat saya beserta pembeli lain dirugikan. Berdasarkan hal tersebut, upaya hukum apa yang dapat saya lakukan?

Adrian Wicaksono, Jakarta

ATerima kasih sebelumnya Pak Adrian atas pertanyaannya.

Bapak cermati juga terlebih dahulu perjanjian yang disepakati kepada pihak developer. Setiap perjanjian yang telah dibuat sepatutnya ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Ini dikenal dengan Pacta Sunt Servanda, yaitu asas kepastian hukum dalam perjanjian, yang di dalamnya menerangkan bahwa para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum. Hal tersebut merujuk Pasal 1.338 KUHPer yang menyatakan bahwa:

”Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pada umumnya, sebelum pembangunan perumahan selesai dilakukan, bentuk persetujuan antara developer dan pembeli berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Developerlah yang menawarkan PPJB tersebut. Bapak lihat lebih lanjut apakah PPJB yang diberikan sudah sesuai dengan persyaratan di dalam peraturan perundang-undangan.

Perlu di ketahui, setiap orang yang menjalani proses perkara dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Ketentuan ini dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Sehingga, bukan menjadi alasan bagi developer dalam menghentikan proses pembangunan.

Sebagai Alternatif, terhadap sengketa di pengadilan antara developer kepada pihak ketiga, Bapak dapat masuk sebagai pihak ketiga di dalam persidangan untuk membela kepentingannya sendiri (tussenkomst). Selain itu, Bapak juga dapat mengajukan gugatan baru terhadap permasalahan yang dihadapi.

Pak Adrian dalam hal ini dapat menuntut kepada pihak developer untuk memenuhi persetujuan ataupun menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1267 KUHPer, yang menyatakan bahwa:

”Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Perbuatan developer yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada pembeli, mewajibkan developer yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Developer juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya.

Langkah awal dalam menyelesaikan sengketa dapat diawali dengan penagihan. Penagihan tersebut dilakukan secara resmi dengan surat tertulis. Penagihan disini berfungsi sebagai peringatan dini bahwa hak Bapak telah diabaikan.

Apabila penagihan tidak mendapat perhatian, atau mendapat perhatian tetapi tidak cukup memuaskan, Bapak dapat melakukan teguran yang lebih keras melalui somasi. Peneguran ini berarti Bapak menuntut secara langsung hak Bapak kepada lawan bisnis disertai ancaman penyelesaian secara hukum. Bentuknya dapat berupa gugatan perdata atau laporan pidana. Teguran tersebut sebaiknya masih disertai dengan ajakan damai berdasarkan musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan didasarkan pada cedera janji ( wanprestasi) atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan yaang disepakati para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Demikian saya sampaikan, semoga penjelasan singkat di atas dapat membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.