Penghuni Rumah Kontrakan yang Menunggak Pembayaran

Rumah - - Properti - Diasuh oleh: Yulius Setiarto, SH

QDear Pak Yulius. Saya memiliki sebuah rumah kontrakan di daerah Jakarta Timur seluas ±200m2. Hanya, si pengontrak terkendala melakukan pembayaran. Beberapa kali saya tagih, ia selalu beralasan belum memiliki uang atau membuat alasan lainnya. Permasalahannya, jangka waktu kontrak tersebut akan berakhir sekitar 1 bulan lagi. Terdapat ketakutan saya bahwa pengontrak tersebut kabur sehingga saya tidak memperoleh hak atas uang kontrakan tersebut.

Pertanyaannya, bagaimana posisi saya menurut hukum terhadap pengontrak tersebut? Langkah apa yang dapat saya tempuh untuk meminimalisir kemungkinan terburuk? Seandainya hal yang terburuk terjadi (misalnya: pengontrak kabur, namun saya belum memperoleh pembayaran), apakah langkah hukum yang dapat saya tempuh?

Mohon nasehat hukum dari Bapak, terima kasih. Hormat saya, Melissa Joseline Jakarta Timur

AIbu Melissa Joseline yang terhormat, terima kasih atas pertanyaannya. Hal pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apakah terdapat perjanjian sewa-menyewa antara Ibu selaku pemilik rumah dengan pihak pengkontrak? Jika ada, Ibu dapat menjadikan perjanjian tersebut menjadi landasan hukum untuk menuntut hak-hak Ibu. Jika tidak, Ibu dapat menjadikan dasar sewa-menyewa dari perjanjian lisan dan/atau bukti-bukti terkait, seperti: kwitansi pembayaran sewa, bukti pembayaran listrik, bukti pembayaran iuran, dll.

Sebelum lbu menempuh jalur hukum, ada baiknya permasalahan tersebut dibicarakan dan diselesaikan dengan jalan kekeluargaan dan musyawarah. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pihak penyewa wajib membayar biaya sewa kepada pemilik rumah sesuai jangka waktu yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1560 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (” KUHPer”) sebagai berikut.

” Si penyewa harus menepati dua kewajiban utama:

...

(2) untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.”

Menurut hemat kami, langkah hukum pertama yang dapat Ibu tempuh adalah mengirim teguran atau somasi kepada pihak pengontrak. Teguran/somasi tersebut dengan mencantumkan tenggat waktu pembayaran terakhir oleh pihak pengontrak, sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPer sebagai berikut.

”Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Selanjutnya, apabila pengontrak tidak juga melakukan pembayaran pada tenggat waktu yang ditentukan, Ibu dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengontrak rumah. Pada intinya, dalam petitum (permohonan) gugatan tersebut, pengontrak wajib membayar uang sewa beserta biayabiaya terkait dengan pengajuan perkara tersebut.

Apabila pengontrak kabur dan tidak melaksanakan pembayaran, Ibu dapat

membuat laporan polisi pada kantor polisi terdekat dengan delik penipuan sebagaimana uraian Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut.

” Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Demikian kami sampaikan, semoga penjelasan tersebut dapat berguna bagi Ibu.

Salam,

Yulius Setiarto

Anda punya masalah dalam hukum jual-beli, pembuatan akta, atau masalah lain seputar hukum properti? Layangkan pertanyaan Anda ke Tabloid RUMAH melalui e-mail ke redaksi@tabloidrumah. com. Cantumkan kata “Konsultasi Properti” pada judul e-mail.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.