Kepemilikan Rumah bagi Orang Asing

Rumah - - Properti - Yulius Setiarto, S.H., M.H.

QDear Pak Yulius. Rencananya 6 (enam) bulan lagi saya akan menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan Belanda. Setelah menikah, kami berencana untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Bali. Tujuannya, jika keluarga calon suami saya dari Belanda datang ke Indonesia, kami tidak perlu mengeluarkan uang sewa hotel yang mahal. Saya ingin menanyakan, bagaimana kepemilikan rumah bagi orang asing di Indonesia? Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih, Ni Luh Santika Dewi, Denpasar

AMerujuk pada Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) diatur bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Dengan demikian, Orang Asing tidak dapat mempunya hak milik.

Namun demikian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia (“PP No.103/2015”), “orang asing” dapat memiliki rumah tinggal atau hunian dengan alas “hak pakai”.

Adapun yang dimaksud “Orang Asing” berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP No.103/2015 tersebut dikutip sebagai berikut:

“Orang asing yang berkedudukan di Indonesia yang selanjutnya disebut Orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia.”

Lebih lanjut, pengaturan tentang hak pakai tersebut harus memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No.103/2015, yang dikutip sebagai berikut:

“(1) Orang asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai.

(2) Orang Asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Berdasarkan ketentuan diatas, Orang Asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai.

Dalam Pasal 41 UUPA yang dimaksud dengan “hak pakai” adalah:

“Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.”

Jangka waktu hak pakai berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 PP No.103/2015, rumah yang dibangun di atas tanah Hak Pakai diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Selain itu, hal material lain yang Ibu harus ketahui adalah dalam hal Warga Negara Indonesia melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing, maka ia dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud, bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri yang dibuat dengan akta notaris. Sehingga, Ibu harus membuat perjanjian pemisahan harta dengan akta Notaris dan disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”). Dengan demikian, dalam hal Ibu nantinya menikah dengan orang yang berwarga negara asing, tetap dapat memiliki rumah dengan alas hak milik, dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut.

Salam,

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.