KPR Untuk pekerja lepas

Kini semua lapisan masyarakat bisa menikmati fasilitas pembiayaan hunian KPR, tak terkecuali para pekerja lepas ( freelancer) atau pekerja informal.

Rumah - - Halaman Depan - TEKS SELVIA MARTIANI selvi@tabloidrumah.com

“Kalau masih berstatus karyawan kontrak atau pekerja lepas, apakah bisa mendapatkan fasilitas KPR?” tanya Shendy, salah seorang pekerja lepas di salah satu perusahaan iklan di Jakarta. Tak hanya Shendy, mungkin hampir semua pekerja lepas atau pekerja informal—seseorang yang berada di lingkungan pekerjaan yang tidak resmi atau seseorang yang memiliki unit usaha kecil-menengah (UKM)— mempertanyakan persoalan tersebut.

Status pekerjaan yang tidak tetap membuat mereka kesulitan mendapatkan pinjaman KPR dari pihak bank. Wajar memang, untuk menghindari risiko kredit macet, pihak bank tak sembarangan dalam memberikan fasilitas KPR. Tak heran bila masyarakat yang biasanya mendapatkan pinjaman kredit dari bank adalah mereka yang memiliki pendapatan tetap setiap bulannya dan sudah berstatus karyawan tetap.

Namun, rupanya tak semua bank menolak pengajuan KPR para pekerja informal ini. Bank Tabungan Negara (BTN) misalnya, yang menyuguhkan fasilitas KPR bagi mereka yang memiliki pendapatan tidak tetap. Eko Waluyo, Division Head Corporate Secretary Division BTN, mengungkapkan misi BTN adalah untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan hunian yang layak.

“Pekerja informal tentu tidak seperti perusahaan yang memiliki laporan keuangan dan pajak, tetapi pihak bank punya tim analis yang akan membantu mengestimasi berapa aliran dana yang mereka miliki. Dari sinilah prosesnya dimulai,” ujar Eko menjelaskan.

InI SyaRatnya

Persyaratan untuk mendapatkan fasilitas KPR ini sama halnya dengan pengajuan KPR pada umumnya. Pihak kreditur (peminjam) akan diminta untuk menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti rekening koran selama 3 bulan, KTP, dan sebagainya. Dari rekening koran tersebut, maka bank akan melihat kemampuan finansial si kreditur.

“Kita akan melihat aliran dana mereka selama 3 bulan, dari mutasi bank-nya juga kan bisa diketahui kemampuan mereka, berapa pemasukan dan pengeluarannya. Dari situ kita bisa estimasi apakah mereka bisa menyisihkan uang untuk membayar KPR atau tidak,” ujar Eko saat ditemui RUMAH di Gedung Menara BTN, Jakarta.

PeRtImbangan PenDuKung

Eko menambahkan, menyertakan pendapatan istri atau suami si pekerja informal juga bisa menjadi bahan pertimbangan tim analis. Bila rekening koran sudah disetujui, selanjutnya pihak peminjam diminta untuk melakukan sesi wawancara. Proses ini juga akan menjadi penentu berhak-tidaknya para pekerja informal ini mendapatkan fasilitas KPR.

Jangka waktu pengajuan hingga akhirnya mendapatkan persetujuan KPR tergantung dari kelengkapan dokumen yang diminta. Bila sudah lengkap, dalam waktu 7 hari kerja fasilitas KPR sudah dapat disetujui. Jadi, pekerja informal tidak perlu lagi merasa was-was saat ingin mengajukan KPR.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.