Sertifikat Bermasalah? Ini Cara Mengeceknya!

Jangan mudah tergiur dengan harga rumah yang murah dengan fasilitas mumpuni. Selidiki keabsahannya dahulu, baru transaksi.

Rumah - - Properti - TEKS SELVIA MARTIANI selvi@tabloidrumah.com FOTO ARIF BUDIMAN

B eberapa tahun yang lalu, dunia properti dihebohkan dengan kasus penghuni apartemen Mangga Dua Court yang membongkar status lahan apartemen tersebut. Kasus berawal dari salah seorang penghuni apartemen yang ingin memperpanjang HGB (Hak Guna Bangunan) tanah bersama. Namun, diketahui bahwa status apartemen tersebut HGB di atas HPL (Hak Pengelolaan) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut membuat seisi penghuni apartemen berang. Pasalnya, para penghuni sedari awal diberi tahu bahwa apartemen mereka berstatus HGB Murni.

Kasus tersebut hanya satu dari beberapa kasus yang berhasil terungkap. Nyatanya, masih banyak kasus penipuan berkedok properti yang marak terjadi. Wajar, sektor properti memang menjadi salah satu bisnis menggiurkan, karena nilai jualnya yang terus “menanjak” dari tahun ke tahun. Namun, bisnis ini juga membuka celah tindak kriminal, salah satunya penipuan sertifikat. Untuk mencegah hal-hal tersebut, Anda bisa melalukan langkah pencegahan, misalnya mengecek legalitas hunian.

Cek ke BPN

Saat membeli hunian yang ditawarkan oleh pihak pengembang, jangan menelan mentah apa yang diucapkan mereka. Cek langsung ke lokasi proyek untuk melihat keadaan hunian tersebut. Eddy Ganefo, pakar properti sekaligus Ketua APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia) mengungkapkan untuk mencegah terjadinya penipuan, cek keabsahan sertifikat tanah hunian tersebut. Anda dapat membawanya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengetahui keaslian sertifikat dan atas nama siapa sertifikat tanah tersebut dibuat.

Hal serupa diungkapkan Eko Waluyo, Division Head Corporate Secretary Division Bank Tabungan Negara (BTN). Ia mengungkapkan unsur legalitas sangat penting dalam proses jual-beli rumah. Calon pembeli dapat meminjam sertifikat tanah kepada penjual (melalui tangan notaris) dan membawanya ke kantor BPN. Tidak hanya kejelasan sertifikat yang didapat, di kantor BPN Anda juga akan mengetahui status lahan tersebut, apakah dalam sengketa atau tidak.

MiNta BaNtuaN PPat

Selain dapat dilakukan sendiri, Anda bisa meminta bantuan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengurus legalitas sertifikat ke kantor BPN. Hanya saja, Anda diwajibkan menyertakan surat kuasa yang memberitahukan bahwa Anda memberikan kuasa kepada PPAT untuk mengurus legalitas sertifikat tersebut.

Prosedurnya pun sama. Sertifikat yang Anda miliki akan dicocokkan oleh pihak BPN dengan buku tanah yang disimpan oleh BPN. Prosesnya ini memakan waktu maksimal 1 hari. Mengenai biaya, Anda cukup membayarkan Rp50.000 untuk satu kali pengecekan. Walau terlihat sedikit agak menyusahkan, tetapi ini demi kebaikan Anda. Jangan sampai ada kasus penipuan tentang sertifikat ini. Semoga Anda terus waspada!

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.