Menghadapi Pengembang nakal

Rumah - - PROPERTI -

QPak Yulius di tempat, Sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, saya membeli rumah pada perumahan baru di daerah Bogor dari suatu developer melalui proses kredit, dengan cara inden. Akhirnya, setelah melakukan pembayaran di muka saya melakukan akad kredit, kurang lebih 6 (enam) bulan setelahnya, rumah tersebut baru mulai dibangun. Sebagai informasi, saya menandatangani perjanjian yang dalam salah satu klausulnya menguraikan bahwa rumah akan dibangun paling lama 3 (tiga) bulan setelah proses akad kredit. Beberapa bulan terakhir, rumah saya akhirnya dibangun, walau terlambat dari jadwal yang seharusnya. Setelah saya cek prosesnya, banyak bentuk dan bahan bangunan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya. Pertanyaan saya, bagaimana upaya hukum yang dapat saya tempuh guna memenuhi hak-hak saya sebagai konsumen?

Mohon nasihat hukum dari Bapak, terima kasih. Emir Armindo Jakarta Timur

ATerima kasih atas pertanyaan yang Bapak ajukan. Hal pertama yang ingin kami tanyakan kepada Bapak, apakah Bapak selaku konsumen telah melaksanakan seluruh kewajiban yang terdapat dalam perjanjian?

Sebelum Bapak menempuh jalur hukum, menurut kami ada baiknya permasalahan tersebut dibicarakan dengan jalur kekeluargaan bersama pihak pengembang. Selanjutnya, apabila tidak terdapat tanggapan atau respons positif dari pengembang, Bapak dapat mengirimkan teguran (somasi) dengan mencantumkan tenggat waktu pelaksanaan kewajiban oleh pihak pengembang, sebagaimana Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPER”) sebagai berikut:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Apabila sampai tenggat waktu yang ditentukan dalam teguran (somasi) tersebut, pihak pengembang tetap bersikeras tidak melaksanakan seluruh kewajibannya, langkah hukum selanjutnya yang dapat Bapak tempuh adalah menggugat pihak pengembang secara perdata dengan dasar hukum wanprestasi berdasarkan Pasal 1234 KUHPER serta menuntut pembayaran ganti kerugian dan bunga yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPER sebagai berikut.

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Selain mengajukan gugatan perdata, karena pengembang pada pokoknya membangun rumah tidak sesuai spesifikasi yang dijanjikan, maka Bapak dapat membuat laporan polisi pada kantor polisi terdekat dengan dugaan tindak pidana sebagai berikut.

Pasal 8 ayat (1) huruf f UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”):

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 Dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliyar rupiah).”

Demikian saya sampaikan, semoga penjelasan tersebut dapat berguna bagi Bapak. Salam, Yulius Setiarto

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.