PPJB sebagai harta Pailit Developer

Rumah - - PROPERTI -

QPak Yulius di tempat, 8 bulan yang lalu, saya bertransaksi jual beli atas tanah dan bangunan di perumahan yang masih dalam proses pembangunan. Tanah dan bangunan tersebut ingin saya jadikan sebuah investasi jangka panjang. Namun demikian, terdapat beberapa persyaratan yang belum saya penuhi. Lebih lanjut, saya melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan developer. Setelah beberapa bulan berikutnya, saya mendapat informasi bahwa developer harus dipailitkan oleh sebuah perusahaan kontraktor. Setelah saya telusuri lebih lanjut, ternyata PPJB yang saya miliki atas tanah dan bangunan di perumahan tersebut dimasukan dalam harta pailit oleh developer. Pertanyaan saya, apakah PPJB saya tersebut dapat dijadikan harta pailit oleh developer berdasarkan hukum yang berlaku?

Mohon nasehat hukum dari Bapak, terima kasih. Salam, oriza aprillia Jakarta selatan

ATerima kasih atas pertanyaan yang Ibu ajukan. Hal pertama yang ingin kami tanyakan kepada Ibu, apakah syarat-syarat yang belum Ibu penuhi pada transaksi tersebut, apakah ada perjanjian mengenai tenggat waktu penyelesaian pembangunan oleh developer, dan sejauh apakah proses kepailitan yang sedang terjadi terhadap developer.

Pada dasarnya, PPJB merupakan suatu ikatan awal antara penjual dan pembeli untuk menentukan jangka waktu dilakukannya suatu transaksi jual beli. Oleh sebab itu, PPJB bukan merupakan bukti kepemilikan dan bukti pengalihan hak atas suatu tanah dan bangunan dari penjual kepada pembeli, melainkan Akta Jual Beli (AJB) yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pada umumnya, dalam PPJB diatur mengenai syarat-syarat dan ketentuan mengenai pengalihan hak atas tanah dan bangunan, seperti misalnya. • Teknis pelaksanaan penandatanganan AJB; AJB akan dilakukan apabila pembeli telah membayar lunas seluruh harga tanah; Jangka waktu selesainya pembangunan rumah oleh developer, dsb.

Terkait pembuktian peralihan dan pendaſtaran hak atas tanah, hanya dapat dibuktikan melalui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana diatur pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaſtaran Tanah (PP No. 24/1997) sebagai berikut:

”Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaſtarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Merujuk kepada hal tersebut, pembuktian peralihan hak atas tanah hanya dapat dibuktikan melalui jual beli yang dibuat oleh PPAT. Pada faktanya, sampai saat ini Ibu baru menandatangani PPJB dengan developer sehingga belum terjadi pengalihan hak dari developer.

Lebih lanjut, pengertian proses kepailitan sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang

Anda punya masalah dalam hukum jual-beli, pembuatan akta, atau masalah lain seputar hukum properti? Layangkan pertanyaan Anda ke RUMAH melalui e-mail ke rahma@gramedia-majalah.com. Cantumkan kata “Konsultasi Properti” pada judul e-mail. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004):

” Kepailitan adalah sita umum atas semua semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.”

Merujuk pada ketentuan di atas, harta pailit merupakan segala harta kekayaan milik debitor pailit yang akan dipergunakan untuk melunasi segala utang debitur tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena belum terjadi pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari developer kepada Ibu, maka hak atas tanah dan bangunan tersebut masih menjadi hak dari developer, sehingga tetap sah menjadi harta pailit developer sebagaimana diatur dalam UU No. 37/2004.

Demikian saya sampaikan, semoga penjelasan tersebut dapat berguna bagi Ibu. Salam, Yulius

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.