PENDIRIAN BANGUNAN TANPA IZIN di LAHAN MILIK Orang LAIN

Rumah - - PROPERTI - Diasuh oleh: Yulius Setiarto, SH Konsultan hukum pada Setiarto & Partners Law Firm

QPak Yulius di tempat, Saya memiliki sebidang tanah kosong di daerah Sleman yang lama tidak saya urus, namun saya mempunyai sertifikat hak milik atas tanah itu. Saya berencana untuk membangun tempat kos-kosan di tanah tersebut. Tetapi baru-baru ini ketika saya mengunjungi tanah tersebut, ternyata di atasnya telah berdiri bangunan semi permanen tanpa seizin dan sepengetahuan saya. Ketika saya bertanya kepada bapak yang menghuni bangunan tersebut, beliau justru marah kepada saya. Pertanyaan saya, apakah langkah hukum yang dapat saya tempuh terhadap penghuni bangunan tersebut?

Mohon masukannya Pak, terima kasih. Salam, Alfianto Wardhana Jakarta Selatan

ATerima kasih atas pertanyaan yang Bapak ajukan. Terkait pertanyaan Bapak di atas, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Sebelum melakukan langkah hukum lebih lanjut, kami menyarankan untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi kepada penghuni bangunan, mengingat Bapak telah lama tidak mengurus tanah tersebut. Apabila tidak terdapat kesepakatan, baru Bapak dapat menempuh langkah hukum selanjutnya.

Salah satu alternatif langkah hukum yang selanjutnya dapat Bapak tempuh adalah melaporkan pemilik bangunan tersebut, dengan dasar sebagai berikut:

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (PP No. 51/1960):

” Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.” Pasal 6 ayat (1) PP No. 51/1960: ” Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman 1960, No. 158 kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp5.000 (lima ribu rupiah):

barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1):

barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini;

barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini”

Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”):

”Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Demikian kami sampaikan, semoga penjelasan tersebut dapat berguna bagi Bapak. Salam, Yulius

Anda punya masalah dalam hukum jual-beli, pembuatan akta, atau masalah lain seputar hukum properti? Layangkan pertanyaan Anda ke RUMAH melalui e-mail ke rahma@gramedia-majalah.com. Cantumkan kata “Konsultasi Properti” pada judul e-mail.

Comments

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.