Sambutan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Saji - - Bahan & Alat -

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang baik di tingkat nasional, daerah, hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah.

Sesuai Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 Bab VI, Pasal 59-60, menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui : (a) Penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi; (b) Penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; (c) Pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman. . Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat diukur dengan menggunakan konsumsi pangan normatif yang dikenal dengan PPH yaitu susunan pangan beragam yang didasarkan pada sumbangan energi bagi setiap kelompok pangan baik secara relatif maupun absolut terhadap total energi yang dikonsumsi oleh rumah tangga, yang memenuhi konsumsi pangan baik kualitas dan kuantitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan citarasa. Konsumsi pangan yang sesuai PPH berarti sudah memenuhi aspek keseimbangan gizi (palatability), daya cerna (digestybility), daya terma sosial (acceptability), kuantitas (Quantity), dan aspek kecukupan gizi (Nutritional adequacy). Sedangkan kuantitasnya diukur dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan (Padi-padian, Umbi-umbian, Pangan Hewani, Lemak dan Minyak, Buah/Biji Berminyak, Kacang-kacangan, Gula, Buah dan Sayur, Pangan Lain-lain) dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama, dengan nilai skor maksimal 100.

Status gizi masyarakat dipengaruhi oleh jumlah dan mutu pangan yang dikonsumsi. Tinggi rendahnya tingkat konsumsi pangan atau derajat konsumsi pangan yang diukur dengan skor PPH merupakan salah satu indikator kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini dan juga kepada berbagai pihak yang aktif mendorong dan mengupayakan ketahanan pangan menuju terwujudnya kedaulatan pangan di Jawa Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Semarang, 2014

Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Ir. GAYATRI INDAH CAHYANI, M.Si

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.