IZIN-IZIN UNTUK USAHA KATERING

“Rasanya usaha katering yang buka di rumah nggak perlu pakai izin usaha, deh!” Ini merupakan perkataan seorang teman yang buka usaha katering rantangan keluarga di rumahnya. Hal ini mungkin benar bagi usaha pemula, skala kecil, dan tidak mempunyai rencana

Saji - - Panduan Usaha - TEKS WULAN AYODYA • FOTO ISTIMEWA • VISUAL KHARISMA

Cerita teman yang lain, pengusaha katering pesta yang membuka usaha di rumah sendiri. Menggunakan ruang teras setengah terbuka untuk memasak dan ruang tamu sekaligus kantor. “Izin usaha saya lengkap, lo, mulai dari badan usaha berbentuk CV, ada izin Departemen Kesehatan, sertifikasi halal, dan selalu membayar pajak”.

Lanjutnya lagi, “Walaupun usaha katering saya masih usaha rumahan, saya ingin semuanya lengkap karena ingin berkembang dan menjadi rekanan gedung. Untuk menjadi katering rekanan gedung harus mempunyai izin usaha yang lengkap”.

Tulisan tentang perizinan usaha katering ini saya tulis berdasarkan pengalaman Ibu Sutji Rahayu dari Rossa Katering, Bogor yang sudah lebih dari 10 tahun menjalankan usaha katering. Ia menjalankan usaha di rumah, namun semakin lama usahanya berkembang besar. Ibu Sutji memberikan urutan, berkembang menjadi usaha yang besar. Beliau banyak sharing dengan saya dalam berbagai hal tentang kebutuhan perizinan dalam usaha katering ini.

Jika memulai usaha katering dengan skala kecil, tetap harus memperhatikan soal perizinan. Paling tidak Anda harus mengurus izin RT/RW kemudian Surat Keterangan Usaha (SKU), Izin domisili di kelurahan selanjutnya secara bertahap Anda mengurus izin-izin terkait lainnya. Izin-izin yang perlu untuk usaha katering menurut urutannya adalah:

1. IZIN BADAN USAHA

Untuk menjadi sebuah usaha katering yang besar dan ingin melayani dalam jumlah besar, sebaiknya Anda mulai mempersiapkan untuk mengurus izin badan usaha seperti PT (Perseroan Terbatas) atau CV ( Persekutuan Komanditer). Sehingga usaha Anda dapat melayani pelanggan skala perusahaan atau instansi.

Perbedaan izin badan usaha PT dan CV adalah, PT merupakan badan hukum, disamakan kedudukannya dengan orang dan mempunyai kekayaan terpisah dari harta pendiri. Sedangkan CV adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum dan kekayaan pendirinya tidak terpisahkan dari harta CV.

Kali ini akan dibahas mengenai pengurusan CV untuk badan usaha Katering. Pengurusan CV dapat dilakukan pada notaris di wilayah tempat usaha Anda didirikan.

Persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan untuk mengurus CV: 1. Nama yang sudah ditentukan untuk CV tersebut. 2. Lokasi CV. 3. Nama pendiri CV yang aktif dan pasif. 4. Jenis usaha spesifik dari CV tersebut. 5. Fotokopi kartu keluarga pendiri CV. 6. Fotokopi NPWP pendiri CV. 7. Fotokopi sertifikat tempat usaha (apabila milik sendiri) atau surat perjanjian sewa menyewa (apabila menyewa tempat). 8. Pas Foto 3 X 4 sebanyak 4 lembar. Lamanya mengurus CV kurang lebih 2 sampai 3 bulan.

2. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP), SIUP, DAN TDP

Bila usaha katering ingin melayani dan mendapatkan tender dari perusahaan-perusahaan selain izin badan usaha harus dilengkapi dengan NPWP, SIUP, dan TDP.

Pengusaha katering yang merupakan wajib pajak dapat mengurus NPWP ke kantor pelayanan pajak setempat untuk mengisi formulir pendaftaran wajib pajak berikut lampirannya antara lain : 1. Fotokopi KTP. 2. Surat keterangan usaha dari kelurahan. 3. Fotokopi akte pendirian izin badan usaha. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Persyaratan SIUP untuk badan usaha: 1. Pengisian formulir. 2. Fotokopi Akte pendirian badan usaha 3. Fotokopi domisili usaha. 4. Fotokopi Kartu Keluarga penanggung jawab. 5. Fotokopi KTP penanggung jawab. 6. Fotokopi NPWP. 7. Alamat, nomor telepon, dan stampel perusahaan. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha katering dapat mendaftarkan perusahaannya di Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan wilayah tingkat II tempat usaha akan dilakukan. Persyaratan pengurusan TDP : 1. Pengisian formulir pendaftaran. 2. Lampiran fotokopi akte pendirian perusahaan 3. Lampiran fotokopi KTP dari pemilik dan pengurus usaha 4. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

3. IZIN DEPARTEMEN KESEHATAN

Mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan RI No. 712/ MENKES/Per/1986 tentang persyaratan kesehatan jasa boga dan peraturan Menteri Kesehatan RI No. 410/MENKES/sk/1991 tentang penunjukan pejabat yang diberi wewenang memberikan Izin Penyehatan Makanan Jasa Boga, usaha di bidang jasa boga atau katering harus mengurus Izin Penyehatan Makanan Jasa Boga. Pemilik usaha katering dapat mengurus Izin Penyehatan Makanan Jasa Boga pada Suku Dinas Kesehatan Masyarakat wilayah tingkat II tempat dapur usaha katering tersebut berada.

Persyaratan dan Prosedur yang dilakukan untuk mengurus izin ini adalah: 1. Fotokopi akte pendirian usaha berikut kelengkapannya seperti NPWP, SIUP, dan TDP. 2. Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan Masyarakat wilayah setempat dengan perihal mengurus izin laik sehat untuk usaha katering. 3. Membuat proposal mengenai segala hal yang bersangkutan dengan usaha katering seperti pendiri usaha, alamat, menu yang ditawarkan, alur produksi, denah dapur, dan data kelengkapan usaha lainnya. 4. Setelah mengajukan syarat 1, 2, dan 3 di atas, pemilik usaha tinggal menunggu survey yang dilakukan oleh petugas Suku Dinas Kesehatan Masyarakat ke tempat usaha. 5. Survei dilakukan sekaligus pembinaan oleh petugas Sudin Kesmas pada pemilik usaha agar usaha katering dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat laik sehat. 6. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan membayar biaya administrasi sesuai PERDA, maka pemilik usaha tinggal menunggu dikeluarkannya sertifikat laik sehat untuk usahanya.

4. IZIN GANGGUAN ATAU HINDER ORDONANTIE (HO)

Izin Gangguan dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, tempat usaha tersebut didirikan. Tujuan dari izin ini agar usaha katering tidak dikomplain atau diprotes karena mengganggu lingkungan setempat. Persyaratan yang harus dilampirkan untuk izin gangguan : 1. Pengisian formulir. 2. Fotokopi KTP pemohon. 3. Fotokopi NPWP. 4. Fotokopi Akte pendirian. 5. Fotokopi Pajak Bumi Bangunan (PBB) terakhir. 6. Fotokopi sdertifikat tanah. 7. Surat persetujuan tetangga atau lingkungan terdekat yang diketahui RT dan RW. 8. Bagan alur proses produksi disertai daftar buku, bagan penolong dan bagan alir, pengolahan limbah. 9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 10. Membayar administrasi dengan ketentuan yang berlaku.

Surat izin gangguan ini dapat diurus di Kecamatan atau Kotamadya/Kabupaten di tempat usaha berada dan izin ini harus didaftar ulang setiap 5 tahun sekali.

5. SERTIFIKASI HALAL

Pengertian Sertifikasi Halal adalah : 1. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM – MUI menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. 2. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam yaitu:

• Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai tambahan bahan.

• Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara Islami.

• Semua bentuk minuman yang tidak berakohol.

• Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya. Tempat tersebut harus dibersihkankan terlebih dahulu dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam. 3. Sertifikasi halal dapat dicantumkan untuk label produk, pencantuman label halal harus mengikuti peraturan. Pengurusan izin halal dapat dilakukan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) wilayah setempat. Ketentuan dan syarat dapat diketahui langsung dengan mendatangi MUI di wilayah tempat usaha yang akan didirikan.

Ternyata Izin-izin untuk usaha katering beragam, ya? Untuk Anda pengusaha dan calon pengusaha katering sebaiknya melengkapi izin usahanya agar usaha dapat berkembang lebih proffesional. Salam.

WULAN AYODYA UKMKU LEARNING CENTRE WWW.UKMKU.COM

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.