JAWABAN:

Saji - - Peluang Usaha -

Dear Ibu Ika, Usaha sambal punya potensi pasar yang cukup baik karena penduduk Indonesia suka sambal, untuk melengkapi menu makan sehari-hari. Usaha ini pun dapat menjadi solusi bagi penggemar sambal yang tak sempat membuat sendiri.

Untuk memiliki usaha, perlu izin meski hanya skala rumahan. Salah satu izin yang perlu diurus untuk usaha sambal skala rumahan adalah izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sebelum memasarkan produk sambal, diperlukan perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Hal ini diperlukan sebagai izin jaminan usaha sambal kemasan rumahan yang dijual dan beredar di masyarakat, demi memenuhi standar keamanan makanan atau izin edar produk pangan.

Nomor PIRT dipergunakan untuk makanan atau dalam hal ini sambal rumahan, yang memiliki daya tahan atau keawetan di atas 7 hari. Nomor PIRT berlaku selama 5 tahun dan setelahnya dapat diperpanjang melalui serangkaian proses.

Untuk makanan dan minuman yang daya tahannya di bawah 7 hari, akan masuk golongan Layak Sehat Jasa Boga dengan nomor PIRT, berlaku selama 3 tahun saja. Lama pengurusan PIRT 1 minggu sampai 3 bulan, tergantung tiap wilayah kota atau kabupaten. Sebelum mengajukan perizinan, Anda harus membuat resep paten dari sambalnya karena ketika akan diuji sebaiknya komposisi bahan yang digunakan sudah tak berubah-ubah.

Jika produk sambal sudah siap, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan dan mengurus nomor PIRT untuk makanan. Bisa dilakukan dengan langsung datang ke BPOM atau Dinas Kesehatan setempat dengan membawa persyaratan sebagai berikut: • Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP). • Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. • Surat keterangan domisili usaha dari

kantor kecamatan setempat. • Surat keterangan puskesmas atau dokter, untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi. • Denah lokasi dan denah bangunan

tempat produksi. • Surat permohonan izin produksi makanan

atau sambal kepada Dinas Kesehatan. • Data produk makanan atau sambal yang

diproduksi. • Sampel hasil produksi makanan atau

sambal yang diproduksi. • Label yang akan dipakai pada produk sambal yang diproduksi, yang kemudian akan dikoreksi dan dicocokkan dengan produk dan proses produksi. Jika ada ketidakcocokan, akan disesuaikan oleh petugas Dinas Kesehatan.

PERSYARATAN SESUAI SYARAT PERIZINAN PIRT BPOM/DINAS KESEHATAN

Untuk beberapa produk makanan dan minuman, izin harus dikeluarkan dari Dinas Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan ada tambahan perizinan lain. Beberapa produk yang mengurus PIRT juga wajib memenuhi persyaratan SNI (Standar Nasional Indonesia), dan pangan lain yang ditetapkan Badan POM.

Berikut ini merupakan gambaran prosedur pengurusan perizinan PIRT di BPOM atau Dinas kesehatan yang akan dijalani pemilik usaha: • Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada kepala Dinas Kesehatan, dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. • Dinkes akan mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan akan dilakukan pemeriksaan berkas, Persetujuan Kadinkes, serta menunggu waktu pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan tiap 3 bulan sekali. • Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan diperiksa sarana produksinya. • Dinkes memberikan pertimbangan terhadap permohonan izin yang diajukan, menyusun konsep izin dan meneruskan kepada yang berhak menandatangani berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan menanda-tangani konsep izin. • Pemohon membayar retribusi Sertifikat

PIRT. • Total waktu pengurusan sekitar 3 bulan

atau tergantung jenis produk. • Sanksi administrasi biasanya dikenakan pada kasus-kasus: melanggar peraturan di bidang pangan, nama pemilik tak sesuai dengan yang ada di sertifikat, produk tak aman dan tak layak dikonsumsi. • Persyaratan untuk tiap daerah bisa berbeda dan mungkin memerlukan tambahan khusus. Semoga bermanfaat. Salam.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.