Bhima Yudhistira Adhinegara

Intisari - - Sorotan -

paransi produk dan metode penawaran produk. Kedua, pencegahan pinjaman berlebih. Ketiga, penerapan prinsip Itikad baik dalam memberikan pinjaman dan penagihan utang. Penagihan harus dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi, tanpa kekerasan.

Terkait biaya administrasi dan bunga yang mencekik dalam praktik bisnis P2P lending, asosiasi juga sudah membuat aturan. Menurut Tasa, jika ada nasabah kesulitan mengembalikan pinjaman dan telah melebihi masa penagihan maksimal 90 hari maka biaya pinjaman termasuk biaya administrasi, bunga hingga denda tidak boleh melebihi 100% dari nilai pokok pinjaman. Waspadai fintech ilegal

Pertumbuhan bisnis P2P lending beberapa tahun terakhir memang terbilang pesat. Jumlah penggunanya terus melesat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pada tahun 2016, jumlah rekening penyedia dana ( lender) P2P lending baru 13.762 entitas dan jumlah rekening peminjam ( borrower) 38.105 entitas.

Pada 2017, jumlahnya naik signifikan. Rekening penyedia dana naik 725% menjadi 99.797 entitas dan rekening peminjam naik 681% menjadi 259.635 entitas.

Pada 2018, bisnis P2P lending juga mengalami kenaikan. OJK mencatat hingga Juli 2018, penye- dia dana naik 33,77% secara year to date ( ytd) menjadi 135.025 entitas. Sementara, jumlah rekening peminjam naik 451% menjadi 1.430.357 entitas. Jumlah kredit yang disalurkan dari hanya Rp284 miliar pada 2016 naik mencapai Rp9,2 triliun per Juli 2018.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan di tahun 2019, P2P lending akan tumbuh signifikan baik dari sisi penyaluran kredit dan pemainnya. “Penyaluran kredit akan meningkat dari Rp9 triliun menjadi Rp12 triliun,” ujarnya.

Menurut Bhima P2P lending bisa berkembang sedemikian pesat karena beberapa faktor. Pertama banyak masyarakat yang belum bisa mengakses perbankan ( bankable), termasuk para pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Saat ini ada gap penyaluran kredit UMKM sekitar Rp1.000 triliun. Jumlah tersebut merefleksikan adanya kebutuhan yang nyata di masyarakat untuk mendapatkan pinjaman usaha. Faktor lain yang mendorong P2P lending tumbuh pesat adalah semakin berkembangnya teknologi internet yang memudahkan masyarakat di manapun dan kapan pun mengakses aplikasi di telepon pintar.

Dari sisi pemain fintech, Bhima juga memperkirakan tahun depan jumlahnya akan tumbuh signifikan baik yang legal maupun ilegal. Data OJK per Oktober 2018 menunjukkan fintech P2P lending yang terdaftar atau berizin baru 73 perusahaan. Sementara, terdapat 40 perusahaan yang sedang dalam proses pendaftaran dan 38 lainnya menyatakan minat untuk mendaftar.

P2P ilegal jumlahnya lebih banyak lagi. Sampai dengan 7 September 2018, Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi telah menemukan 407 P2P lending yang beroperasi tanpa izin OJK. “P2P lending ilegal ini yang perlu diwaspadai baik oleh OJK dan asosiasi fintech,” cetus Bima.

Menurut Bhima, OJK harus jemput bola. Lembaga itu jangan hanya turun tangan ketika ada aduan dari masyarakat. Kalau ditemukan fintech ilegal yang sudah melakukan praktik predatory lending, segera blokir semua akses keuangan mereka. “Kalau sudah meresahkan ya harusnya lapor ke kepolisian,” ujar alumnus Universitas Gadjah Mada itu. Asosiasi fintech juga harus proaktif. “Kode etik harus diimplementasikan dengan baik. Anggota yang melanggar harus dikenakan sanksi,” ujar Bhima.

Tasa menegaskan bahwa asosiasi akan memberikan sanksi tegas dan mengeluarkan anggotanya jika kedapatan melanggar kode etik. Kode etik tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat dan dapat melindungi nasabah.

Menurut Jeanny, kode etik asosiasi saja tidak cukup. Harus ada kebijakan yang bisa memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. “Kalaupun dikeluarkan dari keanggotaan, lalu apa? Apakah bisa menghentikan operasional bisnis P2P lending yang nakal? Tidak bisa, kan?” ujarnya. LBH, kata Jeanny akan terus melakukan advokasi kebijakan sampai ada aturan yang dapat melindungi masyarakat dan akan membuat pelaporan tindak pidana.

Tasa tidak menampik bahwa kode etik yang dibuat oleh asosiasi tidak akan serta merta menghentikan terjadinya pelanggaran.

Jenis-jenis fintech

Sejatinya fintech tidak hanya P2P lending, ada beberapa jenis layanan fintech. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, ada 5 jenis layanan fintech di Indonesia.

Pertama, fintech yang bergerak di bidang sistem pembayaran. Sistem pembayaran mencakup payment, clearing, dan settlement. Fintech ini bergerak di bidang pembayaran seperti e-wallet dan payment gateway. Contohnya, Kartuku, Doku, iPaymu, dan Gopay.

Kedua, pendukung pasar atau market aggregator. Fintech yang memiliki kemampuan mengumpulkan dan mengoleksi data finansial untuk disajikan dan dimanfaatkan oleh konsumen sehingga dapat membantu mengambil keputusan dalam memilih produk keuangan seperti asuransi atau pinjaman. Sebagai contoh bila ingin membuat kartu kredit, cukup masukkan informasi atau data finansial pribadi. Lalu platform akan mencocokkan dan memperlihatkan kartu kredit yang sesuai dengan profil kita. Fintech yang memberikan layanan ini di antaranya Cermati, KreditGogo, Cekaja.com, dan Tunaiku.

Ketiga, manajemen investasi dan manajemen risiko. Fintech ini memberikan layanan perencanaan keuangan secara digital. Melalui fintech ini masyarakat juga bisa membeli produk-produk pasar modal. Contoh fintech jenis ini adalah Bareksa.com

Keempat, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Fintech yang masuk kategori ini adalah crowdfunding dan P2P lending. Konsepnya adalah sebagai marketplace khusus keuangan, yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Pemberi pinjaman akan mendapatkan imbal hasil berupa bunga dari dana yang dipinjamkan. Contoh fintech jenis ini adalah Modalku, Investree, Amartha, dan Koin Works. Kelima, fintech dengan jasa finansial lainnya yang tidak masuk dalam keempat kategori di atas.

Bhima berpendapat, fintech di bidang pembayaran berpotensi untuk berkembang tahun depan, namun pertumbuhannya tidak akan sebesar fintech P2P lending. Pasalnya untuk membangun sistem pembayaran dibutuhkan biaya investasi IT yang tidak sedikit.

Perlu dukungan modal yang besar. Selain itu, syarat dari Bank Indonesia juga rumit. “Fintech yang bermain di ranah ini adalah pemain-pemain besar dengan dukungan modal yang kuat,” ujar peraih gelar master dari Universitas Bradford, Inggris itu.

Kajian yang dirilis Oktober 2018 menunjukkan fintech mampu meningkatkan PBB sebesar Rp25,97 triliun.

Fintech asing di bidang pembayaran yang dikabarkan siap masuk Indonesia di antarnya Alipay dan WeChat Pay dari Tiongkok. Alipay dimiliki oleh Alibaba sementara WeChat Pay dikendalikan Tencent.

Ke depan Bhima melihat kebutuhan model keuangan digital akan semakin berkembang, Ia memperkirakan perusahaanperusahaan fintech akan menggabungkan beberapa model bisnis menjadi one stop financial services yang meliputi P2P, sistem pembayaran, dan investasi. Hal ini untuk memudahkan calon nasabah bertransaksi tanpa harus berganti platform atau aplikasi.

Model ini juga bisa dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan jumlah investor pasar saham. Maklum, saat ini jumlah investor yang memiliki single investor identification (SID) yang aktif bertransaksi masih kurang dari 1 juta orang.

Kontribusi fintech terhadap perekonomian

Kemunculan perusahaan rintisan fintech dengan aneka ragam layanannya berdampak pada ekonomi Indonesia. Dari kajian Indef bersama dengan Asosiasi Fintech Indonesia, fintech mampu meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp25,97 triliun baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, kajian yang dirilis Oktober 2018 lalu itu menyebutkan, fintech juga mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga hingga Rp8,94 triliun. “Kedua hal tersebut menunjukkan keberadaan fintech telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara makro,” ujar Bhima.

Secara umum, Bhima memperkirakan kontribusi fintech terhadap PDB pada tahun depan akan bertambah menjadi sekitar Rp30-35 triliun, naik dibanding tahun lalu di angka Rp25 triliun. Namun, untuk mencapai angka tersebut ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan baik oleh otoritas maupun pemain-pemainnya. Sejumlah perbaikan yang harus dilakukan adalah menjaga kerahasiaan nasabah, serta penerapan kode etik untuk menghindari adanya kerugian masyarakat akibat fintech ilegal.

Sementara dari sisi otoritas, OJK harus mau menjemput bola terkait penerapan regulasi. Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo sendiri bahkan menyatakan tidak akan membuat aturan yang rumit dan merepotkan karena fintech baru tumbuh.

Artinya, pemerintah akan membiarkan dulu fintech ini berkembang baru kemudian dibuatkan regulasi untuk mengaturnya. Kendati demikian, bukan berarti para pemain diberi kebebasan seenaknya. Mereka harus tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Keberadaan fintech telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara makro.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.