Bawaslu Tetap Awasi Pencalonan

MEKANISME pemilihan kepala daerah lewat DPRD tidak menghalangi upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan. Ketua Bawaslu Muhammad menyatakan, meski prosesnya terbatas, pihaknya tetap menjalankan tugas.

”Sepanjang proses tahap itu melibatkan publik, misalnya pencalonan, Bawaslu akan hadir di situ,” ujar Muhammad di Jakarta kemarin

Menurut dia, ada pasal-pasal persinggungan yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu dan pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan. Meski, tidak selengkap ketika pemilu langsung. ”Jadi, prinsipnya Bawaslu siap menjalankan UU meski dalam peran pengawasan ada beberapa koreksi di situ.”

Muhammad mencontohkan, kehadiran Bawaslu bisa saja dibutuhkan saat dilakukan uji publik. Calon yang berkompetisi, mulai rekam jejaknya, akan diawasi Bawaslu. ”Jadi, Undang-Undang Penyelenggara Pemilu tidak serta-merta tumpul dengan adanya Undang-Undang Pilkada ini,” tuturnya.

Konsekuensi pilkada DPRD, kata Muhammad, juga akan berpengaruh di internal Bawaslu. Pengawasan lapangan yang terbatas tentu berkonsekuensi di sejumlah pengurangan pos anggaran. ”Akan ada efisiensi, rasionalisasi, karena Kemenkeu juga sudah memberikan sinyal itu,” tegasnya. Muhammad menambahkan, di aturan UU Pilkada memang tidak disebutkan peran Bawaslu dalam pengawasan pilkada DPRD. Namun, Bawaslu berinisiatif akan masuk dalam pengawasan itu. Posisi tersebut juga sudah disampaikannya kepada Komisi II DPR.

Posisi penyelenggara pemilu dalam pilkada DPRD memang dilematis. Peran Komisi Pemilihan Umum maupun Bawaslu nyaris terabaikan dalam pilkada DPRD. KPU mungkin hanya berperan aktif dalam seleksi calon. Selebihnya, penetapan, pemilihan, hingga terpilihnya calon menjadi ranah DPRD. (bay/c7/sof)