Proyek Transportasi Terancam Mandek
JAKARTA – Banyak pembangunan infrastruktur transportasi yang dipastikan mandek tahun depan. Hal tersebut terjadi karena banyak anggaran yang diajukan Kemenhub ke DPR dicoret. Dari total dana Rp 70 triliun yang diajukan dalam APBN 2015, hanya Rp 44,93 triliun yang disetujui. Anggaran sebesar itu dinilai sangat minim dan bisa mengancam proyek pembangunan transportasi.
Kepastian itu diungkapkan Sekjen Kemenhub Santoso Edi Wibowo kemarin (28/9). Menurut Santoso, anggaran APBN 2015 tersebut sudah disepakati Kemenhub dan DPR. ”Sudah disepakati. Sehingga tahun depan tinggal menjalankan,” jelasnya.
Total anggaran 2015 tersebut akan dialokasikan untuk berbagai ditjen. Yakni, ditjen perhubungan udara Rp 9,97 triliun, ditjen perhubungan darat Rp 4,03 triliun, dan ditjen perhubungan laut Rp 11,19 triliun, serta ditjen perhubungan perkeretaapian Rp 14,39 triliun dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp 3,97 triliun.
Menurut Santoso, anggaran yang disepakati itu terlalu minim. Akibatnya, Kemenhub tidak bisa membangun sejumlah infrastruktur yang sudah direncanakan. Misalnya, pembangunan sarana transportasi kereta api di Sulawesi dan proyek jalan di jalur selatan. Selain itu, pembangunan beberapa bandara terancam mandek. ”Padahal, tahun depan kami menargetkan ada beberapa bandara baru seperti bandara Karawang,” jelasnya.
Meski anggaran sedikit, Kemenhub tetap mengerjakan sejumlah proyek pembangunan. Namun, sifatnya proyek lanjutan atau multiyear. Beberapa proyek multiyear tersebut adalah pembangunan pelabuhan, pengembangan bandara, dan pembuatan kapal.
Menurut Santoso, konektivitas sejauh ini memang menjadi fokus Kemenhub. Sebab, masih banyak wilayah Indonesia yang belum bisa dijangkau. Khususnya daerah timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur serta Nusa Tenggara Barat.
Menurut Santoso, ada 18 kapal perintis yang akan dibuat. Target waktunya hingga akhir 2014. Kapal-kapal itu akan melayani pulaupulau terpencil yang belum tersentuh layanan transportasi. Yakni, 2 trayek di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan 4 trayek di Nusa Tenggara Timur (NTT). Lalu, Sulawesi Selatan 1 trayek, Sulawesi Tenggara 2 trayek, dan Sulawesi Barat 1 trayek. Selain itu, Sulawesi Tengah 1 trayek, Gorontalo 3 trayek, Sulawesi Utara 4 trayek, Maluku Utara 7 trayek, Maluku 16 trayek, Papua Barat 10 trayek, dan Papua 15 trayek.
Selain pelabuhan, proyek yang akan dilanjutkan adalah pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, Jabar. Dia menjelaskan, pada tahun anggaran 2014, Kemenhub telah mengalokasikan dana Rp 160 miliar. Rencananya, dana pembangunan bandara di Kertajati itu akan ditambah Rp 100 miliar dari anggaran ditjen perhubungan udara pada 2015.
Santoso menyebutkan, untuk membangun bandara baru tersebut, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan PT Angkasa Pura. Pembangunan infrastruktur di sisi udara merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, seperti runway dan taxiway. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp 160 miliar tahun ini. Sisi darat seperti terminal penumpang dan tempat parkir mobil akan dibangun pemda bersama PT Angkasa Pura.
Menurut Santoso, hingga saat ini pembangunan bandara tersebut mencapai 50 persen. Dia berharap proyek itu segera rampung. ”Bandara ini merupakan alternatif untuk mengurangi kepadatan Soekarno-Hatta,” tuturnya. (aph/c6/end)