Diestimasi Butuh Anggaran Rp 578 Miliar
PEMBANGUNAN frontage road (FR) tidak terlepas dari masalah dana. Pembuatan jalur lambat sepanjang 9,2 kilometer itu tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ironisnya, dinas PU dan bina marga belum dapat memastikan total dana yang dibutuhkan untuk menggarap proyek besar tersebut.
Bahkan, mereka hanya menyebutkan bahwa tahun ini ada dana Rp 18 miliar yang dipersiapkan untuk pengadaan lahan pembangunan jalan di Sidoarjo tersebut. Namun, itu tidak hanya jatah FR, tetapi juga pembangunan jalan lain di Kota Delta. Antara lain, Jalan Lingkar Barat, Kletek, dan Wadung Asri. Faktanya, proses pengadaan lahan FR sejauh ini masih bersifat hibah.
Dengan begitu, asumsinya, belum ada dana yang dikucurkan dalam jumlah yang signifikan untuk FR. ”Jadi, dana Rp 18 miliar tidak hanya untuk frontage road,’’ tutur Kepala Dinas PU dan Bina Marga Sigit Setyawan.
Sementara itu, penggarapan fisik sejumlah lahan perusahaan yang telah dihibahkan menghabiskan Rp 4,9 miliar. Perinciannya, Rp 1,2 miliar untuk peningggian jalan di titik PT Jaya Land yang menyambung ke titik PT Seger Waras dan Rp 500 juta di titik PT Surya Pasific Jaya. Selain itu, dianggarkan Rp 3,2 miliar untuk penggarapan lahan FR di PT Avian Brand sekaligus pembangunan jembatan di sebelahnya.
Yang pasti, lanjut Sigit, akhir tahun ini pihaknya menargetkan bahwa pembangunan frontage di titik-titik tersebut terealisasi. Dengan demikian, tahun depan mereka bisa mengajukan anggaran kembali untuk pengerjaan frontage selanjutnya.
Berdasar informasi yang diperoleh Jawa Pos, perkiraan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan FR mencapai Rp 578 miliar. Antara lain, Rp 138 miliar untuk pengadaan tanah dan Rp 240 juta untuk perencanaan, penetapan hasil pengadaan lahan, hingga appraisal. Sisanya yang Rp 439,76 miliar digunakan untuk pembangunan fisik. ’’Dana yang besar memang untuk pembuatan jalan,’’ ujar sumber yang menolak disebutkan namanya tersebut.
Namun, jika dana yang dibutuhkan untuk membangun FR memang sebesar itu, warga nampaknya perlu bersabar. ’’Kalau semua dana di APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah) digunakan untuk FR, yang lain tidak kebagian,’’ ungkap Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan.
Namun, lanjut dia, jika memang pembangunan frontage road sangat dibutuhkan dan mendesak, bisa saja DPRD menyetujui usulan anggaran yang diajukan pemkab. Apabila APBD tidak mencukupi, solusinya adalah mengajukan peminjaman pada Perbankan.
Yang jelas, lanjut dia, DPRD periode baru ini belum dapat berbuat banyak. Sebab, para anggota dewan perlu memahami lebih mendalam perkembangan frontage terlebih dulu. ’’Kami akan koordinasi dengan eksekutif dulu letak masalahnya,’’ tegasnya. (may/c20/pri)