Menanti Faktor JK di DPR
KEGADUHAN membayang di gedung DPR selama lima tahun mendatang. Setelah tuntasnya ”ujian” UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) di Mahkamah Konstitusi (MK), Koalisi Merah Putih (KMP) diperkirakan menduduki kursi pimpinan DPR/MPR. Bagi koalisi PDIP, begitu hari ini 560 anggota DPR dilantik, hanya sedikit waktu untuk menambah teman koalisi.
Salah satu faktor yang bisa mengubah perimbangan di parlemen adalah faktor Jusuf Kalla (JK). Asal bisa membawa Golkar ke kubunya. Ingat, JK tidak dipecat oleh Golkar meski mencawapreskan diri lewat PDIP. Beda dengan Nusron Wahid, Poempida Hidayatullah, dan Agus Gumiwang yang dipecat karena pro-Jokowi.
”Silakan saja pecat, kita dipecat hari ini, bulan depan kita pecat lagi,” kata JK ketika mendengar Nusron dipecat (26/6). Ada semangat JK mengambil Golkar dari tangan Aburizal Bakrie kala itu. Itu mengingatkan saat JK mengambil alih Golkar dari tangan Akbar Tandjung pada 2004, setelah dia terpilih sebagai Wapres bersama Presiden SBY. Waktu itu JK juga tak dipecat meski Golkar resmi mencalonkan Wiranto.
Bila Golkar bisa ditarik sebagai partai pemerintah, tentu kekuatan di parlemen akan lebih nyaman bagi pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi bila nanti ketua DPR-nya dari Golkar, tinggal diteruskan saja.
Faktor JK itu bisa menambal belepotan diplomasi politik kubu Joko Widodo dan PDIP sejak menang pileg dan pilpres. Beberapa ungkapan Jokowi bahwa ada partai baru yang akan merapat ke koalisinya hingga kini tak kunjung jadi kenyataan. Politik jual mahal tampak menjadi penghalang. Peristiwa voting RUU pilkada menunjukkan masih kurusnya koalisi Jokowi.
Itu mengingatkan kejadian 1999, ketika PDIP memenangi pemilu dengan jumlah lebih telak (hampir 34 persen), tapi tidak memimpin arah politik. Kini, dengan modal kemenangan pileg kurang dari 19 persen plus menang pilpres, PDIP menggariskan tidak akan ada bagi-bagi kursi. Tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa Jokowi akan memberi tempat 16 ”profesional partai” dalam postur kabinet 34 menterinya. Tetapi, ingsutan sikap Jokowi tersebut tak menjadikan koalisinya menggemuk.
Kita tengok komposisi DPR yang akan dilantik hari ini. Kubu Jokowi/ PDIP terdiri atas PDIP 109 kursi, PKB 47, Nasdem 36, serta Hanura 16 (total 208 kursi). Kubu KMP terdiri atas Golkar 91 kursi, Gerindra 73, PAN 48, PKS 40, PPP 39 (total 291 kursi). Sementara Demokrat yang punya 61 kursi masih menggariskan diri sebagai penyeimbang.
Kalaupun Demokrat menyumbangkan suaranya ke kubu Jokowi, jumlah totalnya hanya 269 kursi. Tapi sulitnya, Megawati belum melunakkan hati ke SBY. Padahal, SBY sudah memberikan tempat bagi pemerintahan transisi, sesuatu yang dinilai sebagai sikap kenegarawanan (yang tak terjadi saat Megawati lengser).
Kadang elite PDIP ikut-ikutan sengit ke kubu SBY. Misalnya, ketika SBY mengatakan akan mendukung pilkada langsung dengan sepuluh syarat, Puan Maharani (”Ibas”-nya PDIP) bilang, ”Jangan hanya lip service.” Tentu saja sergahan itu membawa kesan PDIP tak antusias berkawan dengan Demokrat.