Integrasi Bank Terganjal Kesetaraan
JAKARTA – Integrasi bank-bank di kawasan ASEAN masih harus melalui jalan yang panjang dan berliku. Penyebabnya, sebagian negara tetap menyuarakan persoalan resiprokalitas atau kesetaraan. Hal itu terjadi, khususnya terhadap negaranegara yang belum ekspansi secara masif ke pasar luar negeri. Misalnya, Indonesia, Myanmar, Thailand, dan Filipina. Hanya satu negara yang telah menyetujui ketentuan ABIF, yakni Malaysia.
Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Peter Jacobs menjelaskan, saat ini ASEAN banking integration framework (ABIF) sedang difinalisasi. Namun, hingga kini naskah ABIF belum juga rampung. Indonesia berjuang agar regulasi di negara lain memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaksanaan kegiatan usaha bank.
’’Prinsip resiprokal itu memang sedang kita perjuangkan bersama. ABIF perlu diuji, sesuai tidaknya dengan kebutuhan nasional kita. Karena itu, Pak Gubernur (BI) belum mau tanda tangan,’’ ungkapnya di gedung BI kemarin (30/9).
Sebagaimana diwartakan, ABIF merupakan pedoman bagi seluruh bank di kawasan Asia Tenggara dalam menyambut berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. ABIF diharapkan mendorong sektor keuangan regional untuk berkontribusi pada perekonomian regional. Dalam ABIF, negaranegara di ASEAN diminta untuk dapat menjaga secara bersama-sama sistem keuangan di regional. Karena itu, saat ini digodok batasan-batasan bagi bank yang dianggap layak untuk melakukan penetrasi di wilayah ASEAN.
Ada sejumlah fokus penting ABIF. Yakni, unsur kehati-hatian, infrastruktur stabilitas keuangan, kesiapan dan manajemen krisis, capacity building dan qualified ASEAN bank (QAB), hingga soal negara yang harus bersiap melakukan transparansi dan inklusif. Empat fokus itu akan dituangkan dalam berbagai macam perjanjian. ’’Agar tercipta kehati-hatian, misalnya, kami perjuangkan RUU Jaring Pengamanan Sistem Keuangan dalam penanganan bank bermasalah,’’ jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan bahwa salah satu kendala mandeknya ABIF adalah tidak semua negara setuju dengan poin-poin keputusan ABIF. Persoalannya, poin kesepakatan menyangkut industri perbankan di negara masing-masing. Apalagi salah satu poin krusial adalah prinsip kesetaraan (resiprokal) terkait dengan ekspansi bank ke negara ASEAN. ’’Jadi, kita akan maju dengan negara yang siap memberikan resiprokal, akses pasar, dan domestik regulasi yang lebih membuka diri,’’ terangnya. (gal/c14/oki)