As’ad Siap Ditunjuk Menjadi Kepala BIN
Bertemu Presiden Bareng Pimpinan PB NU
BOGOR – Kehadiran pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor kemarin (26/2) memunculkan pertanyaan. Pemicunya adalah keikutsertaan Wakil Ketua Umum PB NU As’ad Said Ali dalam rombongan. Sebab, mantan wakil kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu masuk dalam bursa calon kepala lembaga telik sandi yang hingga saat ini belum diputuskan presiden.
Setelah pertemuan, rombongan yang dikomandani Ketua Umum Tanfidziyah PB NU KH Said Aqil Siradj itu kompak menyatakan bahwa pertemuan dengan presiden tersebut berkaitan dengan agenda pelaksanaan Muktamar Ke-33 NU. Jokowi diharapkan bisa hadir dalam muktamar yang akan dilaksanakan di Jombang, 1–5 Agustus 2015, tersebut
”Ini urusan NU. Enggak lah (soal BIN), enggak,” ujar As’ad saat ditemui setelah pertemuan.
Meski demikian, saat ditanya kesiapannya jika ditunjuk presiden menjadi kepala BIN, dia menyatakan siap. ”Orang NU harus siap. Jika diminta presiden, wajib hukumnya menjalankan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, dia juga menyatakan sempat dipanggil dan diajak berbicara oleh Jokowi soal posisi kepala BIN ke depan. Namun, lanjut dia, pertemuan hanya sebatas pembicaraan santai.
Termasuk, kata As’ad, belum ada tindak lanjut dari pertemuan tersebut. ”Intinya, kami serahkan semua kepada presiden. Sudah, saya nggak mau ngomong. Sekarang ini urusannya NU, bukan ini (kepala BIN, Red),” tegasnya.
Selain As’ad, selama ini muncul sejumlah nama sebagai kandidat pengganti Marciano Norman yang mengepalai BIN. Antara lain, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (pur) Fachrul Razi serta mantan Wakil Menteri Pertahanan Letjen (pur) Sjafrie Sjamsoeddin.
Ada pula mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Marsekal Madya (pur) Ian Santoso. Salah seorang anggota dewan pengarah tim nasional pemenangan Jokowi-JK pada pilpres lalu –seperti halnya As’ad– itu juga termasuk yang dijagokan. Dia dikenal dekat dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Rombongan pimpinan PB NU tiba di kompleks Istana Bogor pukul 10.30. Selama sekitar sejam, mereka berada di dalam gedung utama lokasi pertemuan dengan presiden.
Sementara itu, pengamat hak asasi manusia Khoirul Anam menuturkan, bila As’ad menjadi kepala BIN, seharusnya ada klarifikasi lebih dahulu atas perannya dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Sebab, As’ad diduga memberikan perintah agar Pollycarpus memantau Munir.
”Harus dipastikan terlibat atau tidak dulu,” ujarnya.
Klarifikasi tersebut bisa dilakukan melalui sidang di pengadilan. Bila ternyata tidak bersalah, dia dipersilakan menjadi kepala BIN. ”Kalau bersalah, tentu harus menjalani hukuman,” katanya.
Untuk pemilihan kepala BIN, ungkap dia, presiden sebaiknya menunjuk panitia seleksi (pansel) yang secara aktif dan terbuka menjaring calon. Pansel itu juga harus melakukan uji publik kepada calon kepala BIN.
”Biarkan masyarakat menilai. Setelah itu, baru serahkan ke presiden,” paparnya.
Menurut Khoirul, akan ada respons positif bila presiden melibatkan masyarakat, tidak seperti pemilihan Kapolri yang menimbulkan polemik. ”Jangan sampai Jokowi salah pilih lagi dan membuat masyarakat bergerak,” terangnya kemarin. (dyn/idr/c5/end)