Kena Pungutan, Ortu Ngadu ke Dewan
MOJOKERTO – Pencopotan kepala SDN Jagalan Kota Mojokerto karena kasus pungutan ternyata belum memberikan efek jera. Buktinya, dewan kembali menerima pengaduan terkait dengan masih adanya pungutan di sekolah. Kali ini para orang tua siswa SDN Miji 3 yang mengadu kepada dewan soal adanya pungutan di sekolah tersebut.
’’Sejumlah wali murid SDN Miji 3 melaporkan adanya pungutan Rp 125 ribu bagi para siswa kelas IV dan V untuk kegiatan luar kelas,’’ kata Junaidi Malik, ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, kemarin.
Dia menuturkan, pungutan tersebut tidak secara langsung dikoordinasikan kepala sekolah (Kasek). ’’Kepala sekolah menggunakan paguyuban kelas sebagai bumper,’’ ujarnya.
Paguyuban kelas menyampaikan soal pungutan itu kepada para wali murid. Padahal, paguyuban kelas sejatinya sudah menolak pungutan tersebut. ’’Saat paguyuban menanyakan RAPBS (rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah) dan kalender kegiatan, kepala sekolah selalu mengalihkan pembicaraan,’’ tuturnya.
Bahkan, karena dianggap melawan setelah ada wali murid yang mempertanyakan pungutan tersebut, anaknya menjadi korban. ’’Anaknya mendapat perlakuan diskriminatif dari pihak sekolah,’’ lanjutnya.
Junaidi menegaskan, pungutan itu jelas-jelas telah melanggar pakta integritas. Salah satu isinya, Kasek tidak akan melakukan pungutan dalam bentuk apa pun. ’’Karena sudah tidak bisa memegang komitmen, seharusnya kepala SDN Miji 3 disanksi,’’ tegasnya. ’’Jangan sampai dibiarkan sehingga ditiru sekolah lain,’’ tambahnya.
Menurut dia, paguyuban kelas juga harus dievaluasi. Sebab, keberadaannya selama ini sering dimanfaatkan sebagai bumper untuk meminta pungutan. ’’Kalau memang tidak ada dasarnya, paguyuban kelas mesti dibubarkan,’’ katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala SDN Miji 3 Muryaningsih menjelaskan, pihaknya tidak mengenakan pungutan sama sekali di sekolah. ’’ Tidak ada pungutan di sini. Jadi, anak-anak menabung setiap hari Rp 1.000. Rencananya, uang yang terkumpul digunakan untuk kegiatan di luar kelas sebesar Rp 125 ribu, sisanya untuk uang saku siswa,’’ ungkapnya saat ditemui kemarin.
Dia juga membantah adanya siswa yang diperlakukan diskriminatif karena menolak kegiatan tersebut. ’’Memang ada yang menolak rencana itu. Tetapi, anaknya tetap kami perlakukan dengan baik. Tak ada siswa yang diperlakukan diskriminatif atau dikucilkan,’’ jelasnya. (jif/abi/ JPNN/c23/dwi)