Presiden Jangan Ikuti Tekanan Politik
Wacana Reshuffle Pengaruhi Kerja Menteri
JAKARTA – Isu reshuffle kabinet yang mengalir deras belakangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Presiden Joko Widodo. Berbagai tekanan politik yang dihadapi agar segera merombak kabinet justru diharapkan menjadi momentum bagi presiden untuk menunjukkan kualitas leadership- nya.
CEO Saiful Mujani Research and Consulting Djayadi Hanan menegas kan, presiden tidak boleh melaku kan reshuffle hanya berdasar pada te kanan politik
Harus segera ada kepastian. Tidak boleh dibiarkan terlalu lama ketidakpastian ini.”
DJAYADI HANAN CEO Saiful Mujani Research and Consulting
Presiden, menurut dia, harus lebih mengedepankan kriteriakriteria objektif ketika memutuskan merombak kabinetnya.
Sekuat apa pun tekanan politik, kata dia, tetap tidak boleh menjadi pertimbangan utama ketika hendak menggeser atau mengganti para menteri. ”Oke, presiden kita ini memang orang baru di pentas politik nasional. Tapi, enam bulan saya kira waktu yang cukup untuk bisa memahami,” tutur Djayadi saat dihubungi kemarin (7/5).
Djayadi menambahkan, situasi saat ini sangat tidak kondusif. Kesimpangsiuran wacana reshuffle bisamemengaruhikinerjaparamenteri. ”Harus segera ada kepastian. Tidak boleh dibiarkan terlalu lama ketidakpastian ini,” imbuhnya.
Desakan Partai Saat ini Jokowi berada di luar Jakarta. Hingga 11 Mei 2015, dia melakukan serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Mulai Maluku, Maluku Utara, hingga Papua. Presiden dan rombongan mungkin juga singgah di Papua Nugini.
Rabu lalu (6/5) PDIP membuat gebrakan baru. Mereka mengumpulkan 33 ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP se-Indonesia ke Jakarta. Para pimpinan partai di daerah itu kemudian diajak menemui Jokowi di istana.
PDIP memang termasuk salah satu elemen di pemerintahan Jokowi-JK yang aktif bermanuver terkait dengan reshuffle. Belakangan, sejumlah politikusnya makin aktif mendorong agar perombakan dilakukan secepatnya.
Slogan ’’lebih cepat lebih baik’’ yang dipopulerkan Jusuf Kalla pada Pilpres 2009 kembali muncul. ”Daripada membuat kegaduhan politik, untuk apa juga menunggu setelah Hari Raya Idul Fitri, lebih cepat lebih baik,” kata politikus PDIP Falah Amru kemarin.
Rini Cuek Secara terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, salah seorang yang kerap dituding tidak bekerja efisien, memilih cuek menghadapinya. Meski tidak sedikit suara sumbang yang meminta agar dia dicopot sebelum memberikan dampak yang lebih buruk, menteri perempuan di Kabinet Kerja Jokowi-JK itu memilih tidak terlalu memedulikannya.
Menurut dia, hanya Presiden Jokowi selaku atasan menteri yang paling tahu kinerja para pembantunya. Karena itu, dia tidak mau ambil pusing soal komentar orang lain perihal kinerjanya. ’’Tanggapan saya, nggak ada. Yang menilai adalah atasan saya, yakni presiden,’’ ucapnya.
Lebih lanjut, Rini menjelaskan, dirinya tidak tahu kenapa disebut memiliki kinerja buruk. Dia perlu tahu untuk menganalisis tuduhan demi tuduhan secara mendalam. ’’Saya mau tanya, dilihat dari angle mana saya rendah dalam bekerja? Dari sisi apa?’’ imbuhnya. (dyn/ dim/c7/kim)