Kredit Maritim Rp 7,2 T
Delapan Bank Menjadi Penyalur
JAKARTA – Sebanyak delapan bank bakal menyalurkan kredit ke sektor maritim (kelautan dan perikanan) melalui program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Total dana yang disiapkan industri keuangan untuk tambahan peningkatan pembiayaan ke sektor tersebut mencapai Rp 7,2 triliun. Dana itu disalurkan hingga Desember 2015.
Selain delapan bank, ada sinergi dari lembaga pembiayaan/ leasing, perusahaan asuransi, dan Kadin yang berupaya meningkatkan pembiyaan ke sektor maritim tersebut.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengungkapkan, komitmen pertumbuhan pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan sepanjang tahun ini mencapai Rp 7,2 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai itu tumbuh 66,2 persen.
’’Bank BNI menambah outstanding porsi pembiayaan tahun ini sebesar Rp 1 triliun, BRI Rp 2,5 triliun, BTPN Rp 50 miliar, Bank Danamon Rp 300 miliar, Bank Mandiri Rp 1,25 triliun, Bank Permata Rp 180 miliar, Bank Bukopin Rp 81 miliar, dan BPD Sulselbar Rp 13 miliar. Sedangkan IKNB 2 asosiasi senilai Rp 1,78 triliun,” ujarnya di Jakarta pada Kamis (7/5).
Dirut BNI Ahmad Baiquini berharap dapat mengucurkan kredit pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan untuk tahun ini Rp 1 triliun dari posisi tahun lalu Rp 300 miliar. ’’Kami memandang sektor kelautan dan perikanan sangat prospektif yang belum tergarap secara optimal. Sia-sia kalau tidak
KOMUNIKASI BISNIS NASIONAL tergarap. Karena itu, kami tangkap peluang ini dengan memanfaatkan secara optimal melalui skim pembiayaan sesuai kebutuhan dan lainnya,” katanya.
Dirut BRI Asmawi Syam menggelontorkan kredit yang paling banyak dengan tambahan Rp 2,5 triliun ke sektor tersebut. Sebelum ada program Jaring, BRI menyalurkan kredit pembiayaan di sektor itu Rp 4,8 triliun. ’’ Target kami membidik sepuluh ribu debitor baru dari program ini karena sudah punya infrastruktur di daerah, mulai pesisir pantai utara Jawa, Indonesia Bagian Timur seperti Sulawesi, Papua,” ujarnya.
Kredit tersebut, lanjutnya, digunakan untuk membiayai bisnis pelaku usaha mikro dan kecil seperti budi daya perikanan, perdagangan hasil laut, hasil tangkap, dan lainnya. Dia mengungkapkan, penyaluran kredit itu fokus pada industri pembuatan kapal, pembelian mesin pendingin ( cold storage), industri pengolahan ikan, pelayanan bongkar muat, jasa pergudangan, dan sebagainya.
”Kalau dihitung Rp 2,5 triliun untuk sepuluh ribu debitor, artinya Rp 250 juta per debitor. Tapi, itu tidak rata karena sesuai skim pembiayaan,” jelasnya. (dee/c22/agm)