Ahok Serahkan Proyek ERP ke Jakpro
Ancam Copot Kadishubtrans
JAKPUS – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, tampaknya, mulai putus asa dengan kinerja anak buahnya yang lamban. Mantan bupati Belitung Timur itu memutuskan untuk menyerahkan proyek jalan berbayar atau (ERP) kepada salah satu BUMD andalan pemprov saat ini, PT Jakarta Propertinto (Jakpro).
’’Iya, kami serahkan Jakpro lagi biar lebih cepat. Jakpro mau jadi raksasa bisnis. Dia ( Jakpro) mau kerjain semua. Kita lagi cari celah bagaimana penunjukan dia yang kerjain,’’ ujar Ahok, sapaannya, di balai kota kemarin (20/5).
Sebelumnya, badan yang bertanggung jawab terhadap proyek ERP adalah UPT ERP di bawah dinas perhubungan dan transportasi (dishubtrans). Ahok menargetkan UPT ERP harus melaksanakan lelang selambat-lambatnya Maret lalu. Namun, hingga kini dishubtrans tidak mampu menyelenggarakan lelang. Akhirnya, proyek lelang diserahkan kepada badan pengelola dan aset daerah (BPKAD) dan akan dilaksanakan Juni.
’’UPT ERP kelanjutannya nanti kita pikirin. Mungkin tidak dibubarkan, tapi kerja sama dengan Jakpro. Tapi, ERP Juni harus beauty contest. Sistem harus jelas. Kita pakai standar London, Singapura, dan Stockholm,’’ terang Ahok.
Jakpro, lanjut dia, ditunjuk karena berhasil membangun Waduk Ria Rio tanpa menggunakan APBD. Nilai investasi terhadap proyek ERP yang ditaksir Rp 2 triliun akan sepenuhnya menggunakan dana Jakpro, tanpa menyentuh kocek pemerintah. ’’Kamu kira Waduk Ria Rio, Waduk Pluit pake duit APBD? Jakpro itu, gak ada duit yang keluar. Jadi, selama dua tahun lebih, hampir APBD. Nah, APBD buat UPS lah. Scaner yang aneh-aneh itu,’’ ujar Ahok berapi-api.
Pemprov DKI ingin ERP mengadopsi teknologi di negara-negara maju, yakni Singapura, London, dan Stockholm, yang lebih dahulu menggunakan ERP. Misalnya, sistem gerbang elektronik, on board unit (OBU), dan terintegrasi ke comment
di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) DKI.
Sistem pembayaran ERP nanti dilakukan dengan cara OBU yang dipasang di badan mobil dan dapat terhubung dengan rekening pengguna. Dengan begitu, sistem ERP akan memotong jumlah rekening konsumen sesuai dengan tagihan. Setelah merampungkan standar layanan yang dibutuhkan, pemprov mengumumkan kriteria ERP yang dibutuhkan melalui Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE) DKI.
Selain menyerahkan proyek dari dishub ke Jakpro, Ahok mengancam akan mencopot jabatan Kepala Dishubtrans DKI Benjamin Bukit. Sebab, hingga kini belum dapat pemenang pengadaan teknologi penunjang ERP. (del/c19/ano)