Beras Plastik Jangan Jadi Misteri
Beda Hasil Penelitian Sucofindo-Pemerintah Harus Terang Benderang
JAKARTA – Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 15 Mei lalu dibatalkan pada menit-menit akhir. Dengan alasan agar tidak terjadi gejolak, pemerintah memaksa Pertamina merugi. Dalam kasus dugaan beras plastik, semoga pemerintah tidak memperlakukan Sucofindo seperti Pertamina.
Sucofindo, BUMN (badan usaha milik negara) yang melakukan uji laboratorium atas sampel beras plastik di Bekasi, berada dalam posisi dilematis. Uji yang mereka lakukan memastikan sampel yang dikirimkan Pemkot Bekasi memang mengandung polyvinyl, sejenis bahan pembuat kabel dan pipa. Itu mereka umumkan pada 20 Mei lalu
Nah, kini pemerintah mengumumkan bahwa kasus beras plastik hanya isapan jempol. Praktis, Sucofindo divonis melakukan kesalahan.
Sebagai BUMN, Sucofindo tidak mungkin memprotes ”klaim” pemerintah. Di sisi lain, reputasi Sucofindo akan hancur kalau mengaku bersalah. Sejauh ini, perusahaan yang berdiri pada 22 Oktober 1956 itu memilih diam, tidak memprotes ataupun membenarkan kesimpulan pemerintah.
”Pernyataan Kapolri dan BPOM bahwa tidak ada beras plastik di sampel beras itu boleh jadi melegakan masyarakat. Namun demikian, pernyataan ini belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan,” ujar pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi kemarin (27/5).
Pernyataan bahwa laboratorium Sucofindo diduga sudah terkontaminasi unsur plastik saat menguji beras dinilai terlalu menyederhanakan persoalan. ”Sampai sekarang tidak dijelaskan secara detail perbedaan uji lab yang dilakukan pemerintah dengan Sucofindo. Dalam hal ini, Sucofindo bukan lembaga abal-abal yang baru lahir kemarin sore. Selama ini reputasinya tepercaya.”
Pihaknya belum mengetahui motif di balik beredarnya beras plastik di pasaran. Karena itu, pemerintah dan kepolisian diminta untuk tetap berkomitmen melakukan pengawasan yang ketat di pasaran. ”Bagaimanapun, kasus ini membuka tabir tentang lemahnya pengawasan pemerintah,” cetusnya.
Dalam kasus tersebut, pemerintah diharapkan bisa mengungkapkan kebenaran meski pahit, bukan sekadar menutupi persoalan yang sebenarnya untuk menjaga ketenangan di masyarakat. ”Jangan sampai masalah ini diredam, tapi mengorbankan pihak-pihak tertentu yang mengungkap kebenaran,” tandasnya.
Sucofindo adalah perusahaan BUMN papan atas. Mereka merupakan perusahaan inspeksi pertama di Indonesia. Sebagian besar sahamnya, yaitu 95 persen, dikuasai negara dan 5 persen milik Societe Generale de Surveillance Holding SA (SGS).
Sangat banyak perusahaan nasional dan multinasional yang menjadi klien Sucofindo. Antara lain, Unilever, Indofood, Cargill, dan Salim Group.
Setelah hampir 60 tahun berdiri, Sucofindo saat ini memiliki 33 cabang, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jumlah tenaga kerja mereka mencapai 5 ribu karyawan tetap dan kontrak. Pada 2014, Sucofindo membukukan laba bersih Rp 137 miliar ( unaudited), naik 2,4 persen dari laba bersih tahun sebelumnya. Pada 2015, Sucofindo memiliki target pendapatan Rp 2,2 triliun dengan laba Rp 146 miliar.
Perusahaan riset sebesar itu, rasanya, hampir mustahil membuat kesalahan saat melakukan tes sederhana seperti mengetes kandungan beras!
Meski sedang dirundung masalah, suasana pelayanan di laboratorium Sucofinco Cibitung berjalan seperti biasa. Sampai kasus beras plastik dianggap ’’selesai’’ oleh pemerintah, mereka tetap kukuh pada hasil penelitian mereka. Tidak pernah meralat hasil penelitian mereka pada sampel beras plastik.
Meski masih kukuh, salah seorang karyawan yang ditemui di laboratorium Sucofindo Cibitung mengaku sedang galau. ’’Serbasalah. Mau protes salah, tidak protes juga salah,’’ keluhnya.
Hingga saat ini, petinggi Sucofindo masih bingung harus bersikap apa menanggapi klaim pemerintah. Jika melawan pemerintah, Sucofindo khawatir mendapat tekanan yang luar biasa dari berbagai pihak. Di sisi lain, jika menerima keputusan itu, berarti kredibilitas laboratorium Sucofindo akan menurun. ’’Reputasi kami puluhan tahun bisa hancur,’’ tegasnya.
Dia yakin hasil laboratorium Sucofindo bisa dipertanggungjawabkan karena selama ini menjadi rujukan berbagai pihak, termasuk BPOM. Selama ini, Sucofindo dianggap sebagai lembaga yang independen dan kredibel. Namun, dia heran, bagaimana empat laboratorium milik pemerintah bisa merilis hasil yang bertolak belakang?
Pria yang tidak mau namanya disebutkan itu menceritakan, Senin (25/5) serombongan polisi datang ke laboratorium Sucofindo. Mereka mengabarkan bahwa Kapolri Badrodin Haiti dan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel segera datang. ’’Kapolri dan Mendag naik helikopter,’’ ungkapnya.
Awalnya, mereka ingin helikopter itu turun di halaman depan laboratorium Sucofindo yang seluas lapangan bola. Namun, langkah tersebut dilarang staf Sucofindo karena terdapat pohon-pohon yang cukup tinggi di sekitar lapangan tersebut. ’’Helikopter itu lalu turun di lapangan dekat pintu keluar tol Cibitung, satu kilometer dari sini,’’ lanjutnya.
Kapolri dan Mendag lantas diangkut dengan mobil menuju laboratorium Sucofindo. Rombongan tersebut datang pukul 11.30 dan pulang sekitar pukul 12.00. ’’Tidak lama. Cuma setengah jam di sini. Ngobrol dengan Pak Adizam (kepala laboratorium) di depan, terus masuk ke ruang rapat di belakang.”
Dalam pembicaraan itu, Kapolri dan Mendag meminta sampel beras yang diserahkan Pemkot Bekasi ke laboratorium Sucofindo.
Sementara itu, Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengakui bahwa sampel yang diambil dari Sucofindo tersebut sama dengan yang telah diperiksa Puslabfor Polri. Namun, ternyata memang tidak ada plastik dalam beras tersebut. ’’ Kan tidak ada plastiknya,’’ ujarnya.
Di tempat lain, Rachmat Gobel didampingi Badrodin Haiti serta Kepala BPOM Roy Sparingga kemarin (27/5) menyidak Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. Tujuan mereka, memastikan kembali ada tidaknya beras berbahan plastik yang beredar di lapangan. Hasilnya nihil. (wir/idr/mia/ c10/c5/ang)