Desak Peningkatan PAD dari Kendaraan Mewah

SURABAYA – Pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) Jatim turun. Hal itu disebabkan beberapa hal. Salah satunya, masih ada unit kendaraan yang potensi pajaknya belum tergali maksimal. Misalnya, kendaraan-kendaraan besar yang nilai pajaknya mencapai puluhan juta rupiah.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Chusainuddin meminta Dinas Pendapatan Jawa Timur menyoroti pajak kendaraan mewah. Sebab, banyak kendaraan mewah di Surabaya yang berstatus bodong. ’’Para pemilik kendaraan mewah itu tidak membayar pajak tahunan karena nilainya cukup tinggi,’’ katanya.

Karena itu, Dinas Pendapatan Jawa Timur harus bekerja sama dengan kepolisian untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Di kepolisian, kata Chusainuddin, data identitas kendaraan tercatat lengkap. Dari data itu, bisa terlihat jumlah kendaraan yang taat pajak atau tidak.

Kendaraan mewah yang dimaksud, antara lain, Harley-Davidson, Ferrari, Bentley, dan Lamborghini. Chusainuddin juga mendesak kepolisian ikut melakukan penindakan di lapangan.

Tahun ini pemprov mampu menyerap Rp 900 miliar dari sektor PKB. Jumlah itu seharusnya bisa lebih tinggi. Sebab, banyak piutang pajak yang belum terselesaikan. Kendaraan mewah memang tidak begitu banyak, tetapi nominal piutangnya cukup besar.

Chusainuddin berharap potensi yang belum tergarap itu harus ditelusuri. Tujuannya, piutang pajak bisa terselesaikan secara mak-

Para pemilik kendaraan mewah itu tidak membayar pajak tahunan karena nilainya cukup tinggi.”

simal. Hal itu akan menambah PAD Jatim.

Anik Maslachah, anggota Komisi C DPRD Jatim lainnya, menambahkan, meningkatnya PAD adalah jalan keluar dari keterpurukan anggaran Pemprov Jatim. Saat ini pemprov mengeluhkan anggaran minim karena pengurangan dana perimbangan. ’’PAD harus ditingkatkan untuk mengatasi masalah itu,’’ ucapnya.

Pada 2014, perolehan PAD mampu mencapai Rp 14 triliun. Idealnya, tahun ini jumlahnya harus meningkat. Begitu juga dengan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun lalu yang diperkirakan Rp 1,3 triliun dan terealisasi Rp 2,4 triliun. Artinya, sistem perekonomian di Jawa Timur pada prinsipnya kondusif. Karena itu, Anik berharap masalah anggaran tidak menyurutkan kinerja pemerintah. Pemangkasan anggaran di setiap SKPD hingga 5 persen adalah batu loncatan. Artinya, ketika kondisi membaik, harus ada upaya mengembalikan anggaran itu seperti semula. ’’Agar kerja di setiap SKPD tidak terganggu,’’ papar Anik. (riq/c23/oni)