Evaluasi Total Kinerja Dinas Sorotsoal Anggaran
PENYERAPAN anggaran, pencapaian target PAD, dan pembelanjaan anggaran sepanjang tahun anggaran 2014 dilakukan dengan sangat baik. Namun, DPRD ingin memberikan beberapa masukan dan saran terkait beberapa hal untuk menjadikan pembangunan Kota Surabaya lebih baik. Terutama yang berkaitan dengan kebijakan dari masing-masing SKPD.
”Yang paling mendapat perhatian dari kami adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan. Penyerapan anggarannya masih rendah, tidak sampai 60 persen. Padahal, salah satu alokasi terbesar APBD Surabaya adalah ke dinas ini,” ujar Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji. ”Banjir, pembebasan tanah, dan pengerjaan box culvert yang menghambat beberapa jalan menjadi PR yang belum terselesaikan,” lanjutnya.
Menurut Armuji, perlu ada komunikasi bersama antara masyarakat, dinas terkait, dan anggota DPRD untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, terdapat beberapa poin lain yang menjadi perhatian anggota DPRD Kota Surabaya.
Dalam LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban) 2014, tidak disertakan laporan pencapaian target pembangunan millennium (MDGs) yang berakhir pada 2015, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dengan demikian, hal-hal yang belum tercapai pada 2014 bisa dikejar dan diraih dalam perubahan kebijakan dan anggaran di 2015.
Bidang pendidikan yang juga menjadi salah satu dinas dengan anggaran terbesar yang dianggap DPRD Kota Surabaya belum optimal. Sekalipun realisasi kinerja mencapai 100 persen.
Di Surabaya masih terdapat bangunanbangunan sekolah tidak layak dan belum direvitalisasi sehingga potensial bisa membahayakan siswa. Pemerintah Kota Surabaya harus lebih optimal dalam memperhatikan hal tersebut agar lebih optimal dalam revitalisasi dan penyerapan anggaran.
Fokus mendalam juga diperlukan dalam bidang kesehatan. Pemerintah Kota Surabaya harus memprioritaskan peningkatan pelayanan kesehatan. Semua karyawan, baik di RSUD BDH dan Dr Soewandhie maupun puskesmas-puskesmas, diharapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemahaman mereka terhadap standar peraturan dan pelayanan harus selaras dengan petugas di loket-loket yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
”Pemerintah Kota Surabaya seharusnya perlu merencanakan pembangunan RSUD baru di wilayah selatan dan utara. Fungsinya untuk mengurangi daftar tunggu pasien yang sudah membeludak di dua RSUD tersebut,” kata Armuji. ”Selain terus mempermudah akses pelayanan kesehatan oleh masyarakat, pembangunan RSUD Dr Soewandhi dapat segera diselesaikan,” lanjutnya.
Jika pendidikan dan kesehatan sudah optimal, giliran banjir yang juga harus segera dituntaskan. Sebab, satu hal itu selalu menjadi momok bagi masyarakat Surabaya, terutama saat musim penghujan datang. Jumlah genangan harus segera diminimalkan. Dengan demikian, permasalahan kenyamanan, kesehatan, dan kecelakaan karena banjir bisa dikurangi.
Satu hal lagi yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup dan kesehatan adalah tentang sampah. Pengelolaan sampah di Kota Pahlawan masih harus terus ditingkatkan. Harus ada upaya pemerintah kota untuk mengurangi beban pasokan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA). Yaitu, dengan memberdayakan masyarakat di tingkat RT/RW dalam pengelolaan sampah. APBD pun tidak terlalu terbebani. (kkn/ran)