Hindari Gaduh, Ajak Menteri Satu Suara
JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan tancap gas. Kemarin dia mengumpulkan tiga Menko lain. Yakni, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menko Perekonomian Darmin Nasution, serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Pria yang juga kepala Kantor Staf Kepresidenan itu mengatakan, pertemuan tersebut merupakan salah satu tradisi baru yang digagasnya. Dalam pertemuan itu, keempat Menko akan mendiskusikan berbagai masalah secara bersama-sama. ”Kita berharap suara kabinet ini betul-betul satu,” ujarnya setelah pertemuan tersebut.
Dia tidak ingin ada menteri yang berbicara tanpa koordinasi terlebih dahulu di internal kemenko masingmasing. Menurut dia, perbedaan pendapat bisa dibicarakan di internal, tanpa harus berbicara di luar.
Hal itu dibutuhkan untuk menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif. Dia tidak menghendaki adanya kegaduhan di tataran kabinet sebagaimana yang sudah-sudah. Sebab, kegaduhan bisa berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi. ”Suasana ekonomi saat ini memerlukan ketenangan,” imbuhnya.
Rencananya, pertemuan tersebut dilakukan rutin dengan sistem tuan rumah bergilir. Terkait waktunya, keempat Menko sepakat untuk mengadakan koordinasi setiap dua atau tiga minggu sekali. ”Selanjutnya dilakukan di tempat Pak Darmin, lalu Pak Rizal dan Ibu Puan,” imbuh Luhut.
Di tempat yang sama, Puan Maharani menyambut baik langkah Luhut. Menurut dia, sudah semestinya keempat Menko melakukan sinergitas dalam mengoordinasi dan mengendalikan kementerian dan lembaga di bawahnya.
Sebab, lanjut Puan, dibutuhkan irama dan program yang senada untuk menjalankan roda pembangunan nasional. ”Sehingga rakyat mendapatkan dampaknya secara maksimal. Tidak berjalan sendiri-sendiri.”
Sementara itu, Rizal Ramli yakin koordinasi oleh empat Menko tersebut akan berjalan maksimal. ”Apalagi hubungan personal dan emosional di antara kami berempat bagus. Tidak ada masalah.” Tidak berhenti di situ. Secara maraton, kemarin Luhut juga mengoordinasi 12 kementerian dan lembaga di bawahnya. Mulai Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Kemenkum HAM, Kemen PAN-RB, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, BIN, LSN, hingga Bakamla.
Khusus kepada lembaga penegak hukum, Luhut berharap Polri dan kejaksaan mampu menciptakan situasi hukum yang pro pembangunan. Sebab, berdasar catatannya, banyak dana, khususnya di daerah, yang tersendat penyerapannya. ”Alasannya takut salah,” tutur purnawirawan jenderal TNI tersebut.
Untuk itu, dia berharap penegakan hukum lebih mengedepankan proses pencegahan. Dia meminta Kejagung melakukan pengawasan dan pendampingan kepada kepala daerah dalam menjalankan programprogramnya. ”Jadi, tidak ada lagi alasan pejabat di daerah untuk takut mengeksekusi dana.”
Jaksa Agung HM. Prasetyo yang hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan kesiapannya. Menurut dia, pihaknya telah menyiapkan Tim Pengawal, Pengamanan, dan Pembangunan Daerah (TP4D). Tim tersebut akan memberikan pemahaman dan pendampingan kepada kepala daerah. ”Sehingga tidak menabrak ketentuan-ketentuan yang ada,” ujarnya. (far/c6/nw)