Rayu Pejabat Provinsi, Langkah Pertama Bentuk BPN
Tidak mudah menakhodai wilayah baru. Selain minimnya pejabat memadai untuk mengisi struktur pemerintahan, masalah aset dari kabupaten induk menjadi kendala tersendiri. Perjuangan Awang Ishak ”Membentuk” Pemerintahan Kota Singkawang
FAHROZI, Singkawang
SINGKAWANG awalnya adalah bagian dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar). Setelah pemekaran dilakukan, daerah yang dikenal dengan sebutan Kota Seribu Kelenteng itu membentuk pemerintahan sendiri pada 2002. Nah, Awang Ishak menjadi orang yang berperan besar dalam pembentukan pemerintahan Kota Singkawang.
Tantangan berat dihadapi. Terlebih, karakteristik Singkawang berbeda dengan daerah lain di Kalbar. Sebut saja Landak, salah satu kabupaten hasil pemekaran. Mereka memiliki pejabat dan lembaga pembantu bupati yang bisa langsung menjadi sekretariat. Sementara itu, Singkawang hanya kota administratif sehingga tak punya pejabat dan lembaga pembantu wali kota.
Namun, Awang tak kurang akal. Dia meminta tolong sejumlah pejabat di Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalbar untuk pindah ke Singkawang. ”Beberapa pejabat itu tidak sesuai dengan struktur yang diperlukan,” katanya. Hingga akhirnya terbentuklah pemerintahan baru.
Hal pertama yang dilakukan adalah membentuk Badan Pertanahan Nasi- onal (BPN). Hal tersebut penting karena lembaga itulah yang mendata aset atas pemekaran. Kemudian, satu demi satu struktur pemerintahan dibentuk. Termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang.
Pemerintahan pun berjalan. Awalnya ada tiga kecamatan, yakni Pasiran, Roban, dan Tujuhbelas. Lalu dimekarkan menjadi lima mata angin dan diberi nama arah mata angin: selatan, barat, timur, utara, dan tengah. Setelah menjadi wali kota definitif pada Desember 2002, Awang berkonsentrasi pada pendidikan dan kesehatan. Salah satu terobosannya adalah membebaskan biaya perawatan di puskesmas.
Mimpi lain Awang adalah membangun bandar udara di Singkawang. Pada periode pertama menjabat (2002–2007) dia melakukan pengkajian untuk pembangunan bandara. Berlokasi di Singkawang Selatan. Keberadaan bandara diyakini bakal mendongkrak perekonomian warga di kota berpenduduk 253 ribu jiwa itu. ”Singkawang menjadi penyangga ekonomi di Kalbar. Namun, hal tersebut harus ditunjang sarana dan prasarana,” tuturnya.
SebelummenjadiwalikotaSingkawang, Awang duduk di Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar. Setelah menyelesaikan periode pertama menjabat pada 2007, Awang terpilih lagi sebagai wali kota untuk periode 2012–2017.
Salah satu ciri khas Awang adalah berani mengkritik kebijakan pusat dan provinsi. Misalnya soal pengadaan tanah. Menurut dia, hal itu bisa memperlambat pembangunan daerah. ”Kuncinya, membangun negeri ini di tangan bupati atau wali kota. Karena mereka yang tahu kondisi daerah. Berikan kebebasan, tapi dengan pengawasan dan pemantauan yang selalu dilakukan pemerintah pusat atau provinsi,” tuturnya. (*/c9/ca)