Bupati PPU Berkunjung ke Rusia

Saat APBD Tengah Defisit

PENAJAM – Selama sepekan, sejumlah pejabat Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, bakal bertandang ke Rusia. Dipimpin Bupati Yusran Aspar, mereka berangkat besok (23/8). Komentar miring yang menyatakan kemungkinan adanya gratifikasi mengiringi perjalanan ke luar negeri tersebut.

Yusran mengungkapkan, perjalanan itu merupakan tindak lanjut pertemuan terdahulu di negara pecahan Uni Soviet tersebut. Melalui Russian Railways, Negeri Beruang Merah, julukan Rusia, bermaksud membangun rel kereta api di PPU.

’’Selain rel kereta api, perusahaan itu berniat membangun pabrik pendukung di kawasan industri Buluminung. Nanti dijelaskan lebih terperinci apa saja yang memungkinkan untuk dibangun,’’ kata Yusran.

Pemkab PPU telah memberikan izin lokasi seluas 298 hektare dan sudah 100 hektare yang dibebaskan. ’’Ini berarti mereka serius karena sudah ada uang masuk,’’ lanjutnya.

Berdasar informasi yang dihimpun, sepuluh pejabat, termasuk bupati dan dua anggota DPRD PPU, ikut dalam kunjungan ke Rusia. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) PPU Abdul Wahab juga diajak. Hal itu diutarakan Yusran saat pelantikan pengurus Kadin PPU Kamis (20/8).

Sementara itu, Sekretaris Ko- misi III DPRD PPU Jamaluddin menyatakan, keberangkatan ke Rusia itu tidak terlalu penting sehingga lebih baik ditunda. Alasannya, keuangan PPU defisit.

’’Menurut saya, sebaiknya berhemat. Masih banyak proyek kecil yang butuh biaya,’’ terang ketua Fraksi Golkar itu.

Dia menyebut sangat riskan terjadinya gratifikasi dalam perjalanan tersebut. Terlebih, yang mengundang pihak swasta. ’’Kami tidak tahu fasilitas apa saja yang disediakan di sana (Rusia, Red),’’ ucap Jamaludin.

Lelaki yang juga merupakan anggota badan anggaran (banggar) DPRD itu tidak menepis bahwa ada anggaran untuk perjalanan ke luar negeri. ’’Nominalnya global. Ada di kegiatan bappeda (badan perencanaan dan pembangunan, Red) PPU,’’ jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Puguh Sumitro menerangkan, perjalanan tersebut dibiayai sepenuhnya oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). ’’Kabarnya, saya termasuk yang akan ikut ke Rusia. Tapi, saya tidak bisa berkomentar banyak karena belum pasti ikut. Mengenai biaya, jelas diambil dari SKPD masing-masing,’’ ungkapnya.

Berdasar informasi yang dihimpun Kaltim Post ( Jawa Pos Group), biaya perjalanan mencapai Rp 60 juta per orang. Jika yang berangkat 10 pejabat, dana yang dihabiskan Rp 600 juta. Padahal, saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) 2015 PPU defisit Rp 600 miliar. (edw/san/k16/JPG/c19/diq)