Jawa Pos

24 Panwascam Tetap ’’Puasa’’

Gaji Dua Bulan Macet gara-gara SPj

-

SURABAYA – Dana operasiona­l dan gaji untuk panitia pengawas kecamatan (panwascam) akhirnya cair. Namun, baru tujuh panwascam yang mendapatka­n dana itu kemarin (28/8). Sisanya, yakni 24 panwascam, masih harus memperpanj­ang ’’puasa’’.

Untuk diketahui, setiap kecamatan terdiri atas tiga orang panwascam. Jadi, total ada 72 personel yang belum menerima gaji dan dana operasiona­l. Anggaran tersebut sejatinya dipakai untuk kegiatan operasiona­l pada Juli. Dana yang semestinya diberikan pada awal Agustus itu baru dicairkan pada akhir bulan ini. Persoalan Ketua Anggota Rungkut Gubeng : : Rp 1,75 juta per bulan Rp 1,5 juta per bulan

Tugas Panwascam Mengawal dan memantau pelaksanaa­n pilwali di tingkat kecamatan

Panwascam Sudah Gajian Genteng Sambikerep Sukolilo Pakal utamanya adalah pembuatan surat pertanggun­gjawaban (SPj) yang tidak beres.

Ketua Panwaslu Surabaya Wahyu Haryadi menyatakan, hingga kemarin baru tujuh panwascam yang bisa menyelesai­kan SPj. Yakni, Rungkut, Gubeng, Genteng, Sukolilo, Sambikerep, Pakal, dan Bulak. Karena itu, merekalah

Bulak

Panwascam Belum Gajian 24 kecamatan atau 72 orang (1 panwascam terdiri atas 3 orang) SPj belum beres Ada perubahan mekanisme SPj yang mendapatka­n pencairan dana terlebih dahulu. Sementara itu, yang lainnya belum melengkapi berkas. ’’ Masih perlu diperbaiki. Ada yang kurang stempel,’’ katanya.

Dia menyadari bahwa pencairan dana tersebut memang molor. Sebab, mekanisme pelaporan kini berubah. Nah, petugas pan- wascam perlu penyesuaia­n terlebih dahulu agar bisa membuat SPj yang benar.

Dia mengungkap­kan, pencairan dana untuk 24 panwascam lain ditargetka­n selesai pada Senin (31/8). Yakni, bila semua SPj milik panwascam itu sudah benarbenar klir. ’’Ini kami sedang ngelembur terus,’’ ujarnya.

Yang menarik, ruwetnya urusan keuangan bahkan membuat Bendahara Panwaslu Surabaya Anik Purwati mengundurk­an diri. Panwaslu pun sempat kebingunga­n untuk mendapatka­n bendahara baru. Sebab, kursi bendahara harus diduduki pegawai negeri sipil.

Setelah menunggu hampir dua pekan, pemkot akhirnya mengirimka­n bendahara baru. Dia adalah Weni Novi Astuti. Perempuan itu selama ini menjadi pegawai di Kecamatan Sukolilo. Sumber di inter- nal pengawas pemilu Surabaya menyebutka­n, ada hubungan yang kurang harmonis antara panwaslu dan panwascam. Persoalan itu ditengarai muncul saat pelantikan panitia pengawasan lapangan (PPL) di tingkat kelurahan. Semestinya, pelantikan tersebut diurusi panwascam. ’’Tapi, nyatanya, panwaslu yang cawe-cawe. Mereka yang mengurusi semuanya,’’ ungkap sumber Jawa Pos di panitia pengawasan.

Saat masalah tersebut dikonfirma­sikan kepada Wahyu, dia menuturkan bahwa yang berwenang melantik PPL adalah panwascam. Tetapi, lantaran jumlah PPL hanya 154 orang, kegiatan itu dikoordina­sikan oleh panwaslu. Jumlah tersebut terlalu sedikit untuk diselengga­rakan dalam tempat yang berbeda-beda. ’’Kami memfasilit­asi saja. Yang melantik tetap panwascam.’’ (jun/c20/oni)

Persoalan

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia