Prajurit Jepang Mungkin Perang
Tuntut Pembatalan RUU Keamanan
TOKYO – Puluhan ribu orang memadati area luar gedung parlemen Jepang kemarin (30/8). Mereka menuntut agar rancangan undang-undang (RUU) keamanan yang baru tidak disahkan. Itu adalah aksi massa terbesar yang terjadi selama beberapa tahun ini di Jepang. Mereka merupakan gabungan dari mahasiswa dan masyarakat umum. Aksi massa menuntut hal serupa juga dilakukan di Nagoya dan beberapa kota lain.
’’Saya tidak bisa diam saja ketika memikirkan dampak tindakan pemerintahan Abe (Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Red). Jepang bisa menjadi negara yang memiliki kemampuan untuk pergi berperang lagi,’’ ujar Kenichi Ozawa, salah seorang demonstran. Sebagian mahasiswa juga mengadakan aksi mogok makan.
Sejak Perang Dunia II berakhir, pemerintah Jepang memang menerapkan undang-undang khusus. Yaitu, prajurit Jepang tidak akan pergi berperang. Namun, aturan itu sebentar lagi tidak berlaku. Pemerintah meng- ajukan perubahan pada undangundang lama tersebut yang memungkinkan pasukan Jepang dikerahkan ke luar negeri dan maju ke medan perang. Dengan kata lain, pemerintah Jepang tidak akan bersikap pasif lagi.
Penerapan perubahan undangundang itu tinggal selangkah lagi. Sebab, majelis rendah Jepang memberikan persetujuan terhadap RUU tersebut. Kini pembahasan tengah dilakukan di majelis tinggi dan RUU itu diharapkan bisa lolos sebelum akhir bulan depan. RUU tersebut termasuk dalam kebijakan yang tidak populer dan membuat dukungan terhadap pemerintah Abe terus menurun. Namun, hal itu tidak menyurutkan niat Abe untuk meloloskannya.
Meski begitu, pembahasan di majelis tinggi nanti bakal sulit. Sebab, diperkirakan banyak pihak yang tidak terlalu mendukung langkah Abe. Berdasar survei, lebih dari separo majelis menolak RUU tersebut.
’’Kita harus membuat pemerintahan Abe menyadari bahwa masyarakat memiliki rasa marah dan krisis. Mari bekerja bersama untuk membatalkan RUU ini,’’ ujar Ketua Partai Demokrasi Jepang Katsuya Okada. Itu adalah partai oposisi terbesar di Jepang.
Abe sendiri yakin bahwa RUU tersebut bakal lolos dan bersikukuh bahwa perubahan undang-undang itu perlu dilakukan karena saat ini situasi keamanan sudah berubah.
Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu utama Jepang sangat mendukung RUU itu. Sebab, dengan RUU tersebut, AS juga akan melindungi Jepang jika diserang. Meski begitu, banyak pengamat yang menilai justru Jepang bakal dirugikan. (AFP/ BBC/CBC/sha/c7/tia)