Pemondokan Makkah Siap Ditempati Calon Haji
Mesin Cuci dan Jemuran Tersedia di Setiap Lantai
MADINAH – Rombongan besar ribuan calon jamaah haji (CJH) asal Indonesia sudah mulai berdatangan di Kota Suci Makkah kemarin sore. Pantauan Jawa Pos tadi malam, pemondokan hingga sarana transportasi berupa bus yang beroperasi 24 jam siap ditempati dan digunakan jamaah.
Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Madinah Nasrullah Jasam mengatakan, sambutan kepada CJH asal Indonesia sudah dimulai di terminal terakhir menuju Makkah. Rombongan bus CJH yang berangkat dari miqat (tempat memulai haji) di Bir Ali disambut tim buser dari panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) untuk diarahkan ke daerah pemondokan masingmasing. ”Kalau langsung masuk Makkah bisa puter-puter semaleman,” ujar Nasrullah.
Tim buser tersebut siaga di Zumum, sekitar 60 km dari Makkah, atau masih sejam perjalanan lagi ke Makkah. ”Kalau sopirnya masih baru, ya terpaksa dikawal tim buser biar nggak kesasar,” tambahnya.
Sementara itu, Daerah Kerja (Daker) Makkah siap menyambut jamaah haji Indonesia yang tergabung dalam tujuh kelompok terbang (kloter). Kepala Daker Makkah Arsyad Hidayat mengatakan, bagian perumahan sudah memeriksa kamar dan fasilitas agar siap dihuni jamaah haji asal Indonesia. ”Kami pastikan seluruh fasilitas berfungsi,” ujar Arsyad di Hotel Jirand Al Taseer, Jarwal, Makkah, kemarin.
Fasilitas itu mulai kamar yang layak, kunci yang dapat digunakan, kamar mandi, hingga sarana pendukung. ”Pendukung itu seperti dispenser di setiap lantai, jemuran, dan mesin cuci,” kata Arsyad.
Selanjutnya, jamaah akan menempati pemondokan yang sudah dibagi sesuai kloter. Pembagian pemondokan, kloter UPG 01 ditempatkan di pemondokan nomor 601 dan 602 serta kloter JKG 01 ditempatkan di pemondokan nomor 627.
SUB 01 dan MES 01 ditempatkan di Sektor 5, Syisya. SUB 01 berada di pemondokan nomor 513 dan MES 01 di pemondokan nomor 511. Lalu, BPN 01 akan menempati pemondokan nomor 912 di Sektor 9, Misfalah. Terakhir, JKS 01 ditempatkan di Sektor 7 dengan nomor perumahan 704. Sektor 7 berlokasi paling jauh dari Masjidilharam.
Daker Makkah pun meneruskan kebijakan yang sudah diterapkan di Daker Madinah terkait identitas jamaah. ”Kami juga akan pastikan semua jamaah membawa kartu nama hotel,” ujar Arsyad.
Menurut Arsyad, kartu nama hotel itu menjadi petunjuk lokasi pemondokan jamaah. Kartu nama hotel juga akan berguna kalau jamaah tersesat. ”Mereka bisa menunjukkan
Laporan
dari Madinah kartu itu kepada siapa pun, bukan hanya petugas dari Indonesia, agar dapat kembali ke pemondokan,” kata dia.
Kepala Sektor 7 Daker Makkah Misbahuddin menambahkan, meski lokasi sektornya terjauh, jamaah hanya butuh 15 menit dengan berjalan kaki menuju Masjidilharam. ”Karena itu, tidak perlu naik bus sholawat,” kata dia.
Dia menjelaskan, Hotel Jirand Al Taseer yang memiliki empat menara dan sebelas lantai berkapasitas sekitar 6 ribu tempat tidur. Lima kloter bakal menempati Hotel Jirand Al Taseer. ”Mereka akan tiba bertahap,” ujar dia.
Pantauan Jawa Pos, kondisi kamar sudah siap ditempati. Pemilik hotel juga sudah menyediakan pemanas makanan atau heater dan ruang makan. Namun, belum tersedia kafetaria agar jamaah lebih mudah mendapatkan makan.
Petugas PPIH di Arab Saudi sudah meminta ketersediaan kafetaria supaya jamaah bisa membeli makan pagi, makan malam, atau di luar layanan 15 kali makan siang.
Misbahuddin menerangkan, kafetaria belum ada karena pemondokan belum mendapatkan izin dari pemerintah kota setempat untuk mendirikannya. ”Semoga izinnya segera keluar ketika musim haji dimulai,” kata dia.
Kalau terpaksa tidak ada kafetaria, ada toko Indonesia yang menjual bahan makanan asal Indonesia di depan Hotel Jirand. ”Jamaah tidak bisa memasak di hotel ini karena bukan hotel tipe apartemen dan tidak ada ruang memasak,” ujar Misbahuddin. (*/c10/kim)
– Nama calon pimpinan KPK berstatus tersangka masih disimpan rapat oleh pihak kepolisian. Namun, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sudah memastikan bahwa sosok tersangka bukan Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi ataupun mantan Wakil Ketua MK Jimly Asshiddiqie.
Dia menyatakan, sejumlah isu yang berkembang menyangkut dua nama capim KPK tersebut perlu diluruskan. ”Itu salah semua,” tegas Badrodin saat dihubungi kemarin (30/8). Dia berharap tidak ada upaya untuk menduga-duga siapa figur capim KPK yang berstatus tersangka. ”Zalim itu nanti kalau salah,” imbuhnya.
Secara prinsip, lanjut dia, polisi telah menyampaikan track record para capim sebagaimana permintaan panitia seleksi (pansel). Soal kelanjutannya, tegas dia, semuanya diserahkan kepada pansel untuk mempertimbangkan.
Karena hal itu pula, polisi merasa belum perlu merilis sosok tersangka yang termasuk dalam 19 capim yang mengikuti seleksi tahap akhir. Status yang bersangkutan baru dibuka setelah kegiatan pansel selesai. ”Karena nanti kalau dirilis sekarang, kami dituduh intervensi. Yang penting, kami sudah sampaikan ke pansel (siapa tersangkanya),” tegas Badrodin.
Sebelumnya, polisi hanya memastikan bahwa capim itu berstatus tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi. Kasusnya melibatkan pejabat atau mantan pejabat negara.
Hampir bersamaan dengan mencuatnya status hukum terhadap salah seorang capim KPK, kabar mundur jadwal penyerahan delapan nama capim pilihan dari pansel juga muncul. Pansel beralasan, padatnya jadwal presiden menjadi dasar pengunduran waktu penyerahan.
Pengunduran jadwal penyerahan nama capim KPK tersebut diamini pihak istana. Alasan kesibukan presiden yang disampaikan pansel KPK juga dibenarkan. ”Besok (hari ini, Red) agenda memang penuh sekali, dari pagi sampai malam,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Kemarin presiden berada di Bali untuk melakukan sejumlah rangkaian kegiatan. Namun, hari ini presiden sudah beraktivitas lagi di Jakarta. Meski demikian, dia belum membeberkan agenda presiden dari pagi sampai malam tersebut. ” Yang pasti, tidak ada kaitannya dengan persoalan Bareskrim. Agenda yang penuh itulah alasan kenapa ditunda,” ujar Pram lagi.
Sementara itu, peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono menilai langkah Bareskrim yang mengumumkan capim bermasalah menjelang pengumuman delapan besar mengganggu kinerja pansel. ’’Saya rasa sejak awal seharusnya Kabareskrim menjelaskan siapa yang mereka jadikan tersangka itu,’’ ujar Agus.
Delapan nama itu sudah Termasuk clear dari yang disebut akan menjadi tersangka di kepolisian.”
ketua pansel KPK