31 Ribu Penerima BPJS PBI Salah Sasaran

SIDOARJO – Warga tidak mampu di Sidoarjo berkesempatan mendapatkan jaminan sosial. Yaitu, melalui badan penyelenggara jaminan sosial penerima bantuan iuran (BPJS PBI). Sayangnya, program pemerintah pusat itu belum sepenuhnya tepat sasaran.

Berdasar data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Sidoarjo, ada 400 ribu warga tidak mampu yang mendapat BPJS PBI. Mereka mendapatkan jaminan kesehatan seperti peserta BPJS biasa. ’’Kalau sakit, biaya kesehatannya akan ditanggung pemerintah,’’ kata Kepala Dinsosnaker Sidoarjo Husni Thamrin kemarin (15/10).

Bedanya dengan pemegang BPJS biasa, mereka tidak perlu membayar premi setiap bulan. Iuran bulanan ditanggung pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). ’’Kalau pemegang BPJS biasa, mereka harus bayar iuran sendiri,’’ terangnya.

Namun, Thamrin mengakui bahwa program itu belum sepenuhnya tepat sasaran. Sebab, banyak warga mampu yang justru mendapat bantuan tersebut. ’’Sebenarnya, itu tidak boleh. Program tersebut hanya diperuntukkan warga yang tidak mampu,’’ ucap mantan kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo itu.

Hal tersebut diketahui dari banyaknya laporan yang masuk. Pihaknya juga sudah melakukan pendataan di lapangan. Menurut Thamrin, program itu tidak tepat sasaran karena data yang digunakan tidak valid. Saat ini pemerintah pusat tengah melakukan perbaikan data. Pendataan dilakukan rekanan pemenang tender.

’’Anggarannya besar, makanya pendataannya melalui lelang. Tapi, saya tidak tahu besaran anggaran untuk survei. Itu pemerintah pusat yang tahu,’’ tuturnya.

Selain itu, ujar dia, pihaknya melakukan pendataan sendiri. Dinsosnaker bekerja sama dengan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Mereka akan melakukan pendataan secara diam-diam dan tidak menyampaikannya pada desa dan kelurahan setempat. Nantinya, hasil pendataan itu akan dibandingkan dengan data yang diperoleh rekanan.

Kabid Sosial Dinsosnaker Sidoarjo Wiyono mengungkapkan, jumlah penerima BPJS PBI yang tidak tepat sasaran mencapai 31 ribu orang. Rata-rata mereka adalah orang yang mampu. Seharusnya, mereka menjadi peserta BPJS biasa dengan membayar iuran setiap bulan. ’’Mereka kan inginnya gratisan. Itu jelas tidak adil karena masih ada warga miskin yang tidak mendapatkan BPJS,’’ tandasnya.

Selain melakukan pendataan, lanjut dia, pihaknya mencari pengganti dari penerima yang salah sasaran tersebut. Berdasar hasil survei TKSK, akan diketahui jumlah warga tidak mampu yang belum ter- cover program itu. ( lum/c20/fal)