Partai Kritisi APBN 2016

JAKARTA – Partai Golkar menilai postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 kurang realistis dan belum mencerminkan politik anggaran yang prorakyat. Itu dilatarbelakangi pengelolaan penggunaan anggaran tahun lalu yang tidak efisien.

Belanja negara mencapai Rp 2.095,7 triliun, sedangkan penerimaan negara 1.822,5 triliun. Ada defisit 273,2 triliun. Seharusnya anggaran total APBN 2016 disesuaikan dengan kemampuan penerimaan negara. ”Artinya, pendapatan negara hanya mampu menutup pengeluaran 87 persen,” kata Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie dalam seminar Membangun Indonesia di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin (11/11).

Ical –sapaan Aburizal– menilai APBN 2016 condong kepada subsidi energi. Sementara itu, upaya terkait dengan subsidi nonenergi seperti peningkatan ketahanan pangan belum terlalu signifikan. Jika APBN tersebut tidak dikaji, target pertumbuhan hanya dinikmati segelintir masyarakat.

Menurut Ical, penyusunan APBN harus fokus pada penekanan angka pengang gur dan kemiskinan. Juga, mendorong indeks pembangunan manusia (IPM). ”Jika bicara IPM, kita bicara persaingan dunia. Tidak lagi negara atau korporasi, tapi persaingan antara manusia,” kata Ical. Dia mengusulkan adanya jaminan dalam mencapai target pembangunan tersebut.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Bro djonegoro menegaskan bahwa pemerintah akan berjuang memenuhi pencapaian pembangunan yang telah dialokasikan dalam APBN 2016. Yakni, belanja negara yang tepat sasaran. Lalu, membuka lapangan kerja, memperbaiki kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat.

”Alokasi anggarannya sudah ada, tinggal bagaimana kita mengarahkan agar implementasinya bisa mencapai target pertumbuhan yang disampaikan,” katanya. (lus/c10/ca)