Setnov Baper, Bela Diri, Mata Berkaca-kaca
Pengusutan Ketua DPR yang Diduga Jadi Calo Freeport Harus Transparan
JAKARTA – Kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam dugaan permintaan saham PT Freeport Indonesia makin terang benderang. Namun, Ketua DPR Setya Novanto yang disebutkan dalam aduan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said tetap membantah tudingantudingan kepada dirinya.
Pasca pernyataan Sudirman yang menyebut ketua DPR sebagai anggota dewan yang mencatut nama presiden, Setnov –sapaan Setya Novanto– masih hadir seperti biasa di DPR kemarin (17/11). Sekitar pukul 09.30 WIB, Setnov tiba di lobi gedung Nusantara III DPR. Puluhan wartawan langsung mengerumuni Setnov
Kegagalan untuk menjalankan proses pemeriksaan etik dalam kasus ini secara terbuka akan membuat semakin terpuruknya wibawa DPR.”
RONALD ROFIANDRI Direktur Advokasi dan Monitoring Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Dalam pernyataannya, Setnov mengakui bahwa ada pertemuan dengan pimpinan PT Freeport Maroef Sjamsoeddin. Namun, wakil ketua umum Partai Golkar itu membantah keterangan tanggal, tempat, dan waktu pertemuan seperti yang disampaikan Sudirman, termasuk keberadaan pengusaha berinisial RC dalam pertemuan itu. ”Kalau masalah itu, tentu tanyakan saja kepada beliau. Yang jelas, saya pernah kedatangan di mana beliau minta menjelaskan di kantor kami dan menjelaskan program-program ke depan,” ujar Setnov.
Setnov menyebut pertemuan itu tidak terkait urusan pribadi. Dia mengatakan bahwa yang disampaikannya berkaitan dengan kepentingan rakyat. ”Apa yang menjadi kepentingan rakyat, tentu ini menjadi hal yang harus saya sampaikan,” ujarnya.
Setnov mengatakan, setelah pelaporan oleh Sudirman kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), banyak media yang me- nyebutkan bahwa dirinya mencatut nama presiden. Terbawa perasaan (baper), dengan mata agak memerah berkaca-kaca, dia menyatakan bahwa presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati serta dilindungi. Apalagi, presiden dan Wapres memiliki perhatian tersendiri terhadap masalah yang terkait dengan Freeport, khususnya keinginan pemerintah untuk membahas bagi hasil dengan perusahaan asal Amerika Serikat itu. ”Kita juga tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan dan beliaubeliau karena tentu saya harus berhati-hati,” ujarnya.
Setnov juga angkat bicara soal isi transkrip yang menyebut dirinya meminta pembagian saham yang akan diberikan kepada presiden dan Wapres. Dia membantah isi transkrip itu dengan menyatakan tidak pernah ada perbincangan soal permintaan saham, apalagi membawa nama-nama presiden dan Wapres.
”Itu kita harus hati-hati karena saya, khususnya pimpinan DPR, sangat memperhatikan kode etik di Indonesia dan Amerika atau perusahaan mana pun,” ujarnya.
Setnov menyatakan tidak akan balik menggugat Sudirman. Dia menyatakan ingin berkonsentrasi memimpin DPR. Dia mengaku siap jika dapat panggilan dari MKD untuk memberikan klarifikasi. ”Semua hal yang menyangkut MKD harus kita betul-betul patuhi, hargai, untuk bisa dijadikan hal-hal untuk menjernihkan segala sesuatu kepada anggotanya,” ujarnya.
MKD Sementara itu, Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, laporan Sudirman belum bisa ditindaklanjuti, termasuk untuk menentukan pasal-pasal yang menjerat anggota DPR terlapor. Sudirman saat ini berada di Paris, Prancis, untuk mengikuti beberapa kegiatan kementerian. ”Pak Sudirman janji mengirim orang ESDM untuk menyerahkan bukti. Katanya secepatnya. Kami sudah sampaikan jangka waktu 14 hari,” tegas Dasco.
Memang tidak lama setelah Sudirman melapor ke MKD, dokumen itu sudah bocor ke media massa maupun media sosial. Di Facebook, misalnya, surat tersebut beredar di sebuah halaman dengan pemilik akun Sigit Widodo. Di poin pertama surat itu, Sudirman menyebut secara jelas Setnov sebagai anggota Fraksi Partai Golkar melakukan pertemuan dengan seorang pengusaha yang bernama Reza Chalid dan seorang petinggi PT Freeport.
Poin selanjutnya berisi kronologi permintaan Setnov yang terkait dengan pembagian saham seperti yang sudah dijelaskan dalam laporan pada Senin (16/11). Dalam transkrip yang telah beredar luas, selain inisial SN yang diduga kuat sebagai Setya Novanto dan MS yang diduga sebagai petinggi Freeport Maroef Sjamsuddin, ada pula sosok yang berinisial R.
Dari sejumlah informasi yang diterima, yang bersangkutan diduga kuat sebagai pengusaha yang selama ini banyak bergerak di bidang minyak. ”Dia itu Reza, Muhammad Reza Chalid,” kata salah seorang anggota Komisi VII DPR yang enggan disebutkan namanya.
Nama Reza Chalid sempat disebut-sebut seiring dengan polemik yang menyangkut banyaknya mafia di Pertamina Energy Trading Limited (Petral). ”Dia pemain minyak, bisa dikatakan perusak iklim tata kelola migas,” imbuhnya.
Sebelum meninggalkan Indonesia, Sudirman tidak mau terlalu berpolemik soal bocornya informasi. Dia menyatakan, era digital membuat segala informasi bisa beredar dengan cepat. Meski dia tidak menjawab secara spesifik, ada beberapa hal yang membuat dokumen di media sosial maupun media massa mirip dengan aslinya.
Kepada koran ini, Sudirman berharap laporan itu menjadi semacam shock therapy bagi anggota DPR lainnya. Karena itulah, dia berani menyampaikan laporan tersebut ke MKD meski tidak tertutup kemungkinan serangan balik. ”Ke depan, semoga hal seperti itu tidak terulang,” ucap dia.
Transparan Bukan sekali ini Setnov terjerat kasus pelanggaran etik di MKD. Saat ramai skandal pertemuannya dengan bakal calon presiden AS Donald Trump, Setnov bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon diperiksa MKD. Namun, kurang transparannya pemeriksaan MKD hanya berujung sanksi ringan yang berupa teguran tertulis.
Berkaca pada penanganan kasus itu, MKD diminta untuk melakukan pemeriksaan terbuka terhadap Setnov dalam kasus pencatutan nama presiden. Direktur Advokasi dan Monitoring Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofiandri menilai, untuk memastikan hal tersebut, hendaknya rapatrapat MKD dilaksanakan secara terbuka, mulai pemeriksaan hingga pengambilan keputusan. ”Hal ini untuk memastikan penanganan etik berada pada koridor undang-undang dan kode etik DPR,” kata Ronald.
Sebagai pihak yang ikut terseret, istana turut mencermati perkem- bangan persoalan Freeport dan isu yang berkembang di baliknya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa presiden tidak pernah berbicara dengan siapa pun di luar empat hal yang selama ini telah diajukan oleh pemerintah. Mulai perbaikan royalti yang diberikan kepada pemerintah pusat dan daerah, divestasi, pembangunan smelter (pabrik pengolahan dan pemurnian mineral), hingga komitmen terhadap pembangunan Papua.
”Kalau kemudian ada yang mengatasnamakan presiden atau Wapres di luar (empat hal) itu, maka presiden menyampaikan dengan tegas bahwa itu tidak benar,” tegas mantan wakil ketua DPR tersebut. Termasuk, imbuh dia, isu-isu yang berkaitan dengan permintaan saham dan sebagainya. Dia menegaskan bahwa isu itu merupakan sesuatu yang tidak benar. (bay/ dim/dyn/idr/gun/c11/kim)