Prolegnas 2016 Molor Lagi
Menkum HAM Datang, Langsung Minta Tunda
JAKARTA – DPR bersama pemerintah kemarin (17/11) bertemu untuk membahas penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Namun, meski rapat mencapai kuorum dan bisa dimulai, pembahasan Prolegnas 2016 kembali molor karena pemerintah mendadak meminta penundaan.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly sebagai wakil pemerintah tiba di gedung DPR pukul 17.00. Begitu Yasonna tiba, rapat pun dimulai. Namun, saat rapat dimulai, Yasonna meminta kesempatan bicara. Dia menyatakan, rapat sejatinya dijadwalkan pukul 13.00, tetapi diundur pukul 17.00. Dia memohon maaf karena meminta penundaan rapat lagi lantaran harus menghadiri pertemuan penting.
’’Dalam perjalanan ke sini, saya mendapat kabar harus menghadiri pertemuan urgen. Karena itu, kami memohon maaf kembali mengusulkan agar rapat ini ditunda,’’ kata Yasonna.
Selain itu, Yasonna beralasan masih ada materi yang harus dilengkapi. Dia mengusulkan rapat ker ja pembahasan Prolegnas 2016 digelar pekan depan. ’’Kami akan siapkan seluruh materi dari pemerintah pekan depan,’’ tegas mantan anggota DPR dari PDIP itu.
Yasonna menyatakan, pemerintah belum bisa memastikan apakah RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan masuk Prolegnas 2016 atau tidak. ’’Tergantung pem- bahasan nanti,’’ katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto menyatakan, fraksi-fraksi di DPR menyerahkan masalah RUU KPK kepada pemerintah. Dalam pembahasan di internal baleg, fraksi-fraksi sama sekali tidak membahas RUU KPK.
Menurut Totok, awalnya agenda rapat adalah membahas usul RUU dari DPR. Selain RUU baru, RUU yang lama dan belum dibahas bisa diusulkan kembali sesuai dengan kebutuhan komisi. ’’Kami tidak bicara berapa banyak UU yang dihasilkan, tetapi berapa UU yang bermanfaat untuk masyarakat,’’ ujarnya.
Dengan penundaan tersebut, Prolegnas 2016 baru selesai dibahas dalam dua kali pertemuan. ’’Saya kira kalau minggu depan raker, seminggu lagi diputuskan. Jadi, 14 hari,’’ kata Totok. (bay/c5/ca)