Rakyat Berharap Presiden Lebih Tegas

Jangan Kompromi dengan Parpol

JAKARTA – Dinamika pemerintahan pada tahun pertama kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) diharapkan tidak terulang pada 2016. Hasil riset lembaga survei Founding Fathers House (FFH) menyebutkan, mayoritas responden meminta Presiden Jokowi tidak melakukan kompromi politik dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sebanyak 22,3 persen publik berharap Jokowi-JK tidak terlalu berkompromi dengan partai politik, terutama pendukung pemerintah. Keinginan itu merupakan harapan terbesar publik jika dibandingkan dengan hal lain. Selain itu, 16,4 persen publik berharap Jokowi-JK lebih tegas dan cepat dalam mengambil keputusan.

’’Sedikit banyak, itulah persepsi publik terhadap penilaian dan harapan kepada pemerintah Jokowi-JK,’’ kata Direktur Eksekutif FFH Dian Permata dalam keterangan resmi tertulis kemarin (24/12).

Survei tersebut dilakukan FFH pada periode 31 November hingga 22 Desember. Sebanyak 831 responden dilibatkan dengan systematic random sampling. Mereka juga ditanya soal harapan terhadap pemerintahan Jokowi-JK pada Saling hujat politisi Kasus Freeport/Sidang MKD Dagelan/Drama Politik Merasa paling benar Muak Tak kunjung selesai Jangan kompromi

dengan partai

Menjawab lain 20,6 persen 19,6 persen 15,8 persen 10,7 persen 8,9 persen 6,1 persen Tegas dan cepat

bertindak

Tidak tahu Komunikasi kabinet

ditingkatkan Hubungan antarlembaga

diperbaiki 2016. Selain bidang politik, responden ditanya tentang harapan di bidang ekonomi serta penegakan hukum.

Di bidang ekonomi, harapan terbesar publik adalah membaiknya perekonomian Indonesia (23,3 persen). Sebanyak 20,8 persen responden berharap tidak ada lagi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). ’’Sebanyak 18,7 persen publik juga berharap harga sembako stabil,’’ terang Dian. Ajang balas dendam 4,6 persen Tidak tahu 3,7 persen Menjawab lain 9,6 persen

Di bidang hukum, sepanjang 2015 muncul banyak polemik. Salah satunya upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 23,31 persen publik menilai hukum berpihak kepada penguasa atau orang kaya. Selain itu, penegakan hukum masih tebang pilih. Mayoritas responden (34 persen) berharap ada penegakan hukum yang adil dan tidak terbang pilih.

Dian menilai, terpilihnya pimpinan baru KPK menjadi pertaruhan citra pe- merintahan Jokowi-JK. Ekspektasi publik terhadap kembalinya taring KPK masih tinggi. ’’Jika pimpinan baru KPK tidak dapat melaksanakan harapan publik itu, efeknya berpengaruh pada Joko Widodo-Jusuf Kalla,’’ jelasnya.

Publik juga berharap ada penyelesaian berbagai masalah dari berbagai bidang. Antara lain, mahalnya harga sembako, kasus korupsi, dan sempitnya lapangan kerja.

Menanggapi survei itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Haeron menilai, harapan terbesar rakyat adalah peningkatan bidang ekonomi. Hal itu bisa dimaklumi karena kondisi perekonomian Indonesia menurun. Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), nilar tukar rupiah melemah, dan daya beli masyarakat menurun. ’’Hal itu juga menjadi tantangan pemerintah ke depan,’’ kata Herman.

Kebijakan para menteri di bidang perekonomian harus berjalan bersamaan, terkoordinasi, dan saling mendukung. Jangan ada lagi komunikasi antarsektor yang bertabrakan. Selain itu, pemerintah harus terus mendorong berbagai paket kebijakan ekonomi yang berbasis kedaulatan, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat.

’’Masalah kegaduhan politik harus dihentikan. Rakyat membutuhkan perbaikan di bidang ekonomi,’’ tegas ketua DPP Partai Demokrat itu. (bay/c5/ca)

Harapan Publik terhadap Jokowi-JK