PKS Tetap di Luar Pemerintah

Dukung Kebijakan yang Prorakyat

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan tetap menjadi partai di luar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Penegasan itu disampaikan meski sebelumya para elite PKS mengunjungi presiden di istana. Meski demikian, PKS juga menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.

Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, pihaknya menegaskan posisi PKS sebagai oposisi yang loyal. Dalam hal tersebut, mereka tidak akan membabi buta dengan tidak mendukung seluruh kebijakan pemerintah. Jika memang ada kebijakan yang prorakyat, PKS akan memberikan dukungan penuh.

”Pertemuan presiden PKS dengan Presiden Jokowi tetap menegaskan bahwa posisi tetap di luar pemerintah dan Presiden Jokowi menghargai keputusan itu,” katanya.

Menurut Muzzammil, tidak ada pembicaraan tentang posisi di pemerintahan antara PKS dan Jokowi. PKS juga tidak tahumenahu seberapa jauh isu reshuffle kabinet jilid II yang kabarnya segera dilakukan Jokowi. PKS juga memastikan tetap berada di barisan Koalisi Merah Putih (KMP). ”Pernyataan itu jelas sehingga kalau di kemudian hari hal tersebut tidak terbukti, ya dikritik saja,” kata pria yang ikut dalam pertemuan dengan Jokowi tersebut.

Muzzammil menilai pertemuan dengan Jokowi merupakan silahturahmi biasa. Apalagi, sebelumnya PKS juga mengundang Jokowi untuk hadir di acara musyawarah nasional (munas). Namun, Jokowi tidak bisa hadir karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Timur Tengah. ”Setelah itu kan ada pilkada serentak, sehingga baru kemarin bisa dilaksanakan pertemuannya,” terang dia.

Muzzammil mengatakan, di dalam atau di luar pemerintah, PKS tetap bisa melakukan hal-hal yang berkontribusi kepada rakyat. Bagaimanapun, pemerintah tetap membutuhkan partai-partai di luar pemerintah sebagai pengawas. ”Jadi, kalau ingin menjadi bagian yang mengontrol pemerintah, harus di luar. Sebab, kalau semuanya berada di dalam pemerintahan, siapa nanti yang mengawasi?” ujarnya.

Terkait dengan wacana merotasi kader PKS Fahri Hamzah dari posisi pimpinan DPR, Muzzammil mengatakan bergantung Presiden PKS Sohibul Iman. ”Saya tidak berhak berbicara itu. Itu kewenangan presiden (PKS),” ujarnya.

Dia berharap tidak lagi muncul gonjangganjing politik antara pemerintah dan DPR. Itu penting agar setiap pihak menjalankan fungsi dan kewenangannya. ”Selama masing-masing menjalankan fungsinya, saya rasa semua bisa berjalan baik, terlebih buat DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Untuk fungsi legislasi dan anggaran juga bergantung pada pemerintah karena dilakukan bersama,” tutur Muzzammil. (bay/c10/ca)