Pertanahan Paling Banyak Dikeluhkan
Pemda Instansi dengan Rekor Maladministrasi
JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan tampaknya belum mampu membawa perubahan bagi kinerja bawahannya. Maladministrasi yang terkait dengan pelayanan pertanahan masih mendominasi laporan ke Ombudsman Republik Indonesia.
Wakil Ketua Ombudsman Budi Santoso menjelaskan, dari sisi substansi laporan, maladministrasi yang kebanyakan dilaporkan menyangkut urusan pertanahan, bisa yang terjadi di pemerintah daerah maupun BPN. Ada 875 laporan yang berkaitan dengan pertanahan.
”Keluhan masyarakat mengenai pertanahan paling mendominasi. Sebab, terjadi penundaan berlarut,” ujar Budi. Selain penundaan berlarut, kebanyakan laporan berkaitan dengan penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang.
Sudah menjadi rahasia umum, pelayanan pertanahan selama ini paling lelet dan lekat dengan praktik pungutan liar (pungli). Jawa Pos sudah beberapa kali melakukan investigasi terhadap praktik-praktik maladministrasi maupun pungli di kantor pertanahan yang ada di Surabaya. ”Dari catatan kami, memang terlapornya paling banyak di kantor pertanahan kabupaten dan kota,” terang pria asal Jogjakarta itu.
Dari catatan Ombudsman, sepanjang tahun ini 6.528 laporan maladministrasi masuk. Dari jumlah itu, laporan paling banyak masuk pada Januari (818 laporan), Maret (653), dan Oktober (641). ”Sejauh ini, pelapor mayoritas perorangan,” terang Budi.
Meski persoalan pertanahan dominan, dari jenis instansinya, pemerintah daerah paling banyak dilaporkan ke Ombudsman. Budi mengatakan, bisa jadi persoalan pertanahan yang dilaporkan juga menyangkut peran pemda. Selain itu, pelayanan pemda yang dikeluhkan banyak. Mulai pendidikan, infrastruktur, sampai kepegawaian.
Instansi kedua yang paling banyak dilaporkan adalah kepolisian. Laporan maladministrasi terbanyak untuk kepolisian juga terkait dengan penanganan perkara yang berlarut. Polda dan polres menjadi sasaran laporan terbanyak ke Ombudsman.
Budi mengatakan, laporan-laporan itu sudah ditangani dengan berbagai rekomendasi. Rekomendasi tersebut juga telah disampaikan ke instansi-instansi terlapor. Mereka diberi waktu 60 hari untuk melaksanakan rekomendasi. (gun/c11/end)