Pemerintah Abaikan Industri Jamu

SURABAYA – Pelaku usaha di industri jamu menilai pemerintah belum serius memasukkan jamu sebagai salah satu industri vital di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan dan pertumbuhan industri tersebut.

Presiden Komisaris Jamu Jago Group Jaya Suprana menjelaskan, jamu saat ini belum populer di dalam negeri. ’’Padahal, jamu merupakan salah satu industri warisan nenek moyang,’’ ujarnya.

Menurut dia, jamu adalah salah satu industri yang tahan krisis karena tidak memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor. ’’Bahan baku pembuatan jamu di negeri sangat melimpah. Industri ini cukup stabil karena tidak terpengaruh depresiasi rupiah dan kenaikan suku bunga The Fed,’’ ungkapnya.

Dia melanjutkan, agar mampu bertahan di industri tersebut, diperlukan inovasi. Selain itu, dibutuhkan sosialisasi ke generasi muda agar mereka mencoba mengonsumsi jamu. Omzet industri jamu diperkirakan Rp 12 triliun pada 2015. ’’Jika dua hal tersebut dijaga, industri itu bisa tumbuh 20 persen,’’ katanya. Namun, ketidakpekaan pemerintah terhadap masa depan jamu dianggap sebagai penghambat pertumbuhan industri itu di tanah air.

Ketua Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Jawa Timur Minarni Purnomo mengungkapkan bahwa pemerintah yang diwakili Kementerian Kesehatan memberikan sejumlah aturan yang memberatkan. ’’Salah satunya, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Dengan adanya aturan tersebut, semua industri jamu yang mayoritas berasal dari industri rumahan harus memenuhi standar hampir sama dengan industri farmasi,’’ ungkapnya.

Menurut dia, hal tersebut memberatkan sebagian industri jamu di Jatim. Minarni berharap industri jamu bisa berada di bawah binaan Kementerian Perindustrian, bukan Kementerian Kesehatan. ’’Selama ini, Kementerian Kesehatan justru membuat aturan yang menghambat. Tetapi, kami ingin bisa berada di bawah Kemenperin sehingga bisa mendapat akses bantuan pengadaan mesin dan pemetaan pasar ekspor,’’ katanya.

Sebelumnya, Direktur PT Jamu Iboe Jaya Stephen Walla mengungkapkan bahwa pemerintah harus memberikan pembinaan intensif terhadap industri itu. (vir/co2/oki)