Pagi Muhammadiyah, Sore Giliran PB NU
JAKARTA – Menjelang rapat kerja nasional (rakernas) di Jakarta pada 10–13 Januari, jajaran DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) semakin sibuk. Mereka melakukan safari politik ke beberapa organisasi masyarakat (ormas). Kemarin (8/1), misalnya, jajaran elite PDIP menemui Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU).
Dengan dipimpin Sekjen Hasto Kristiyanto, rombongan PDIP berkunjung ke PP Muhammadiyah pagi. Nah, sore, mereka mengunjungi PB NU. Menurut Hasto, selain bersilaturahmi dan mengirim undangan resmi, mereka datang untuk bertukar pikiran terkait dengan agenda-agenda yang akan dibahas dalam rakernas.
”Itu memang memerlukan pembahasan dari semua elemen bangsa,” ujarnya di kantor PB NU. Dengan masukan dan pandangan dari berbagai elemen, Hasto berharap pihaknya mampu memantapkan konsep pembangunan semesta yang menjadi bahasan utama rakernas.
Di pihak lain, Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj menyatakan memiliki pemikiran yang sama dengan gagasan PDIP. Salah satunya terkait dengan konsep pembangunan semesta yang berimplikasi pada pembentukan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). ”Setelah tidak adanya GBHN, arahnya nggak jelas. Demokrasi kebablasan, arahnya ke mana,” kata Said. Padahal, tantangan di era globalisasi semakin besar dan kompleks. Karena itu, diperlukan haluan yang jelas.
Said mendukung langkah PDIP untuk meninjau ulang UUD ’45, bahkan melakukan amandemen. Dia menilai, situasi saat ini serba-tidak jelas. ”Kadang yang berkuasa presiden, KPK, DPR, bahkan wartawan. Karena tidak jelas, tidak ada haluannya. Setuju kembalinya GBHN. MPR jadi majelis tinggi negara,” katanya.
Sementara itu, Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan program safari. Selain mengunjungi lembaga keagamaan, mereka akan menemui tokoh-tokoh strategis bangsa. (far/c11/ca)