Kuncinya Komitmen Pemimpin Daerah

Evaluasi kerja sama daerah dengan lembaga luar negeri jarang diungkap. JPIP mewawancarai Dina Limanto, konsultan berbagai lembaga donor internasional. Dina saat ini menjabat program manager Kompak (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) Jawa Timur yang merupakan program bantuan teknis yang didanai DFAT-Australia.

Apa urgensi kerja sama daerah dengan lembaga luar negeri?

Dalam pandangan saya, kerja sama dengan lembaga donor akan ada semacam penerapan ide-de baru atau terobosan-terobosan. Selain itu, donor-donor tersebut membawa nilai-nilai good governance melalui pelibatan masyarakat dan LSM, transparansi dan akuntabilitas, bantuan finansial alternatif non-APBD dan APBN, serta peningkatan kapasitas untuk staf-staf pemda. Bidang kerja sama apa yang dilakukan? Program-program yang saya tangani sejak 1998 berfokus pada bantuan teknis serta peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah, terutama dalam pelayanan publik.

Agar kerja sama berhasil, siapa saja yang seharusnya terlibat?

Paling penting adalah komitmen kepala daerah dan DPRD bila ada komitmen pembiayaan. Yang juga tidak kalah penting adalah peran pimpinan SKPD (dinas/badan/kantor). Sebab, meski komitmen bupati atau wali kota bagus, kalau dinas terkait kurang antusias, kurang berjalan juga. Aktor lainnya? Biasanya ada multi-stakeholder yang keberadaaan mereka diperhatikan. Misalnya, tokoh-tokoh agama sangat penting untuk ikut menyuarakan (kepentingan masyarakat). LSM yang bagus biasanya menjadi pemerhati. Apa penghambat kerja sama? Penghambat yang lebih banyak adalah belum berubahnya mindset aparat. Biasanya bupati dan kepala SKPD sudah oke (berkomitmen), tapi mindset pelakunya (staf) terkadang sulit berubah. Karena merasa pelayanan yang biasabiasa saja sudah berjalan, mereka tidak perlu lagi melakukan perubahan. (wawan/jpip)